Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penyaluran Dana Desa di Tabanan Raih Peringkat Terbaik Pertama

Bali Tribune / PENGHARGAAN - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menerima piagam penghargaan Kabupaten terbaik pertama di Bali dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Desa di ruang kerjanya di kantor Bupati Tabanan, Rabu, (12/4).

balitribune.co.id | Tabanan - Komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Tabanan kembali mendapatkan apresiasi dari Pusat, Pemkab Tabanan berhasil menjadi Kabupaten terbaik pertama di Bali dalam penyaluran dan pengelolaan Dana Desa. Berkat prestasi ini, Tabanan dianugerahi Penghargaan yang kali ini datang dari Kementerian Keuangan RI melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali atas keberhasilan dalam menyelesaikan Penyaluran Dana Desa (DD) Tercepat Tahun 2022.

Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., MM, sangat mengapresiasi pencapaian ini sekaligus berterima kasih kepada seluruh jajaran dan pihak terkait. Penghargaan ini dikatakannya merupakan peningkatan yang sangat luar biasa dari tahun sebelumnya saat menerima piagam penghargaan tersebut di ruang kerjanya di kantor Bupati Tabanan, Rabu, (12/4). Mengingat Tabanan pada tahun sebelumnya meraih peringkat ke-3 (tiga) tercepat dalam penyaluran Dana Desa tahun 2021.

"Hari ini kita patut berbangga di Kabupaten Tabanan, khususnya Pemkab dan rakyat Tabanan karena kita diberikan reward, diberikan penghargaan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pengelolaan Dana Desa di Tabanan. Kita terbaik nomor satu dalam hal ini. Tentu hal ini menjadi apresiasi kita bersama, sekali lagi saya selaku Kepala Daerah memberikan apresiasi kepada Dinas terkait dalam rangka penyaluran dan pengelolaan Dana Desa ini," ujar Sanjaya.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Kabupaten Tabanan terdiri dari 133 Desa dengan tingkat demografinya yang berbeda-beda namun berhasil dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah. Ini juga dinyatakan Sanjaya sebagai sebuah apresiasi yang dibuktikan dengan penghargaan penyaluran Dana Desa terbaik. Sudah tentu ini mencerminkan manajemen yang baik, tata kelola dan kinerja yang juga sangat bagus pula dari Desa. Begitu juga koordinasi Perbekel dan pemerintah juga sangat baik dan begitu juga sebaliknya.

"Harapan kita kedepan, yang sudah baik ini tetap dipertahankan, bahkan lebih baik lagi. Apalagi spirit kita dengan berkantor di desa, otomatis kita secara langsung melihat penomena program pembangunan di desa, karena Bapak Presiden juga mengatakan, jangan ada serapan dana sampai mangkrak maupun tidak tetealisasi dengan baik apalagi terlambat. Ini buktinya, kita mendapat penghargaan terbaik, artinya pengelolaan dana ini sangat baik. Ini bagus, kita di Tabanan meskipun PAD kita tidak besar namun manajemen serta realisasinya sangat baik. Ini yang saya apresiasi," imbuh Sanjaya.

Ada beberapa indikator yang menentukan sebuah Pemkab bisa menjadi penyalur ataupun pengelola dana desa terbaik, diantaranya adalah realisasi penyaluran dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Desa, Kecepatan penyaluran Dana Desa dan BLT Desa, Realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa, Kecepatan Pemda dalam menyampaikan data realisasi Dana Desa, Penyelesaian pengembalian sisa Dana Desa ke rekening kas Negara, serta Tingkat kesulitan dilapangan.

wartawan
JIN
Category

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Sempurnakan Ranperda Inisiatif  Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung menyerap aspirasi pelaku seni budaya dan UMKM dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Rapat serap aspirasi itu digelar di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung. Senin (15/9).

Baca Selengkapnya icon click

Lagi, Banjir Genangi Jalan Pantai Berawa Canggu, Satu Unit Kendaraan Tenggelam

balitribune.co.id | Mangupura - Hujan deras kembali memicu bencana banjir di sejumlah titik di kawasan Denpasar dan Kabupaten Badung, pada Senin (15/9). Beruntung banjir kali ini tak separah banjir yang terjadi pada 10 September lalu.

Namun, sejumlah titik yang sebelumnya jauh dari luapan air kini justru dilanda banjir. Salah satu titik banjir baru yang cukup tinggi di Kabupaten Badung adalah di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PDIP Buleleng Serukan Solidaritas untuk Korban Bencana Banjir di Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Menyikpai bencana banjir akibat hujan deras dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 9–10 September 2025, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana dan musibah tersebut. Terlebih bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta infrastruktur di beberapa kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya icon click

Menghindari Beban Berlebih Masyarakat, Dewan Minta Pembahasan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Ditunda

balitribune.co.id | Singaraja - DPRD Buleleng melalui Panitia Khusus (Pansus) 1 pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk ditunda. Usulan penundaan itu disampaikan Ketua Pansus I, Dewa Nyoman Sukardina, SE, dalam rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada Senin (15/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.