Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penyaluran KUR Bali Nusra Rp 6,58 triliun

UMKM
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusra, Hizbullah

BALI TRIBUNE - Sebagai upaya mendukung salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), lembaga perbankan di Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) telah aktif berpartisipasi sebagai penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusra, Hizbullah beberapa waktu lalu di Badung menyebutkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) oleh perbankan di wilayah Bali dan Nusra sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp 6,58 triliun atau 6,80 persen dari realisasi KUR nasional yang tercatat sebesar Rp 96,7 triliun. "Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sektor perbankan masih memiliki peran terbesar dalam sektor jasa keuangan selama tahun 2017," katanya. Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Denpasar, Dedi Sunardi menyatakan pada 2017 lalu telah menyalurkan KUR sebesar Rp 4 triliun dengan NPL atau Non Performing Loan (kredit bermasalah) berada ditingkat rendah yaitu 1,2 persen. Pada tahun 2018 ini untuk menggenjot UMKM pemerintah juga telah menurunkan suku bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen. Dikatakan Dedi, jika tahun ini perbankan tetap menyalurkan kredit untuk pelaku UMKM dengan melakukan penurunan suku bunga. "Suku bunga KUR turun dari 9 persen menjadi 7 persen," Dia menyebutkan, target penyaluran KUR tahun 2018 sebesar Rp 5 triliun untuk Bali dan Nusra diantaranya KUR mikro Rp 4,2 triliun dan KUR kecil atau ritel Rp 800 miliar. "Sekarang 50 persen target KUR BRI ke sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, perikanan dan kelautan," jelasnya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.