Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penyediaan Air Bersih dari Laut dan Natural Gas Bisa Diterapkan di IKN Sesuai Konsep Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Bali Tribune / menyiram tanaman dengan air limbah yang telah diolah (Ilustrasi-ist)
balitribune.co.id | BadungAnggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta menyarankan dilakukan pengembangan penyediaan layanan air bersih, pengelolaan air limbah dan natural gas dengan menggunakan teknologi terkini di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sesuai konsep berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pasalnya, ibu kota negara harus memiliki kebutuhan utama akan gas dan air bersih dengan mengolah air laut yang perlu dijaga kehandalannya. Hal tersebut sebagai salah satu komitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menghindari penggunaan air tanah yang dapat merusak lingkungan.
 
Memasuki era baru berkelanjutan dalam penggunaan teknologi terkini untuk penyediaan air bersih yang dapat langsung diminum tanpa dimasak, serta pengembangan jaringan pipa untuk penyaluran natural gas adalah solusi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penyaluran natural gas ini merupakan pemanfaatan energi bersih melalui infrastruktur jaringan pipa. 
 
"Dengan upaya ini, airnya tidak akan lagi mengambil air di bawah tanah karena air laut yang diolah, kemudian limbah airnya kembali dibersihkan. Sehingga bisa untuk menyiram dan lain segala macam. Air laut yang diolah ini bisa digunakan untuk mandi dan minum, kemudian limbahnya diolah lagi. Gas yang masuk dengan pipanisasi maka tidak perlu tabung lagi, sehingga tidak akan ada oplosan. Harapan kita di IKN (Ibu Kota Nusantara) juga menggunakan ini," harapnya beberapa waktu lalu di Badung. 
 
Seperti diketahui, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyepakati kerja sama dengan sejumlah perusahaan raksasa teknologi di Silicon Valley ini, Cisco, Autodesk dan ESRI. Kerja sama ini dalam rangka mewujudkan IKN sebagai smart city.
 
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan pembangunan IKN jadi smart city sudah jelas arahnya dan bagian dari transformasi yang saat ini sedang dilakukan di Indonesia. "Salah satu transformasinya adalah membangun ibu kota baru yang harus kita bayangkan di 2045 sebagai sebuah keberlanjutan. Kita harus melompat jadi kota cerdas. Hampir semua kota besar di dunia sudah menerapkan konsep smart city,” kata Bambang.
 
Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Prof. Ali Berawi menyampaikan bahwa bukan hanya dengan perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat, IKN juga menjalin kerja sama dengan  perusahaan dari sejumlah negara besar lainnya. “Semua infrastruktur sedang kami siapkan. Dalam pembangunan IKN, kolaborasi banyak pihak mutlak diperlukan, termasuk para perusahaan raksasa teknologi di pusat teknologi dunia, Silicon Valley ini," katanya.
 
Pihaknya selama ini sudah banyak melakukan hal-hal untuk mendukung sistem keberlanjutan dan ramah lingkungan bagi kehidupan manusia. Yakni dengan pembangunan pusat data, smart building dan ruang kerja dan internet untuk masa depan.
 
Cisco akan berpartisipasi dalam instalasi perangkat kota cerdas seperti pengembangan jaringan teknologi sensor dan Internet of Things (IoT) bagi pengumpulan, pengiriman dan pemanfaatan data dan informasi di lapangan. Cisco adalah perusahaan yang mengembangkan dan memproduksi perangkat jaringan, telekomunikasi, dan penyediaan layanan solusi teknologi. 
 
Pengembangan sarana dan prasarana teknologi jaringan konektivitas ini akan bermanfaat bagi berbagai solusi teknologi cerdas seperti pengelolaan air dan energi, manajemen transportasi, bangunan pintar, dan pengelolaan kota. 
 
Otorita IKN, sekaligus menandatangani kesepakatan kerjasama berupa MOU dengan ESRI (Environment System Research Institute, Inc), yaitu perusahaan perangkat lunak berbasis sistem informasi geospasial. ESRI akan berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi analitik berbasis spasial. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk pemetaan, pemantauan, pengindraan jauh, dan pengelolaan data spasial. Melalui teknologi informasi geospasial tersebut, dapat membantu OIKN dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan IKN. Hal ini akan membantu OIKN dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kota. Pemanfaatan data dan informasi geospasial dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, satwa liar,dan biodiversitas, memitigasi risiko bencana, dan lain sebagainya. 
wartawan
YUE
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.