Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peran Asosiasi untuk Memenuhi Kebutuhan Keuangan UMKM Bali

UMKM
Antonius Chandra SN

Kuta, Bali Tribune

Dalam mendukung pengembangan UMK di bidang pemenuhan kebutuhan finansialnya diperlukan suatu forum komunikasi perusahaan yang bersinergi dengan dalam mendukung pengembangan UMKM melalui penyaluran kreditnya.

“Melalui perusahaan-perusahaan ini kami berkomitmen secara berkelanjutan memberikan kontribusi dan pelayanan serta pengembangan penjaminan kredit bagi UMKM di beberapa negara,” ujar Antonius Chandra SN, President Director PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) ketika ditemui di sela kegiatan ACSIC Training Program yang diadakan di Hotel Ramada Bintang Bali, Senin (25/7).

ACSIC yang menurutnya kepanjangan dari Asia Credit Supplementation System Institutions Confederation, berkepentingan memberikan dukungan pada sektor riil dalam mendapatkan akses perbankan. “Saat ini ACSIC beranggotakan sekitar 12 negara yang fokus pada titik sentral pengembangan institusi Credit Supplementary,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan kondisi UMKM di Bali jika dibandingkan dengan daerah lain jauh lebih baik, cuma yang perlu dilakukan yaitu bagaimana mendapatkan syarat yang lebih baik. “Bukan untuk mengesampingkan asosiasi yang ada, tapi kalau dilihat kondisi Bali bisa dibilang lebih baik dari daerah lain, pasalnya Bali punya keuntungan melakukan ekspor dan negosiasi langsung, tapi dengan catatan mesti memperbaiki syarat yang berlaku,” ucapnya.

Ia tidak menampik jika dikatakan peran asosiasi di Bali belumlah begitu kuat dibanding provinsi lain, sekalipun beberapa produk konsumsinya sama. “Contohnya seperti di Aceh atau Jawa Barat, posisi tawar asosiasi sangat memegang peranan,” tukasnya.

Menurut informasi yang dimilikinya, di Bali klaim asuransi tahun 2015 di pihaknya sebesar Rp. 45,9 M, sedangkan pada semester pertama 2016 sebesar Rp. 38 M. “Semua terjadi akibat adanya perlambatan ekonomi yang mestinya bisa segera direcovery disamping beberapa kejadian yang saling berkesinambungan,” imbuhnya lagi.

Antonius sendiri beranggapan, meskipun kondisi perekonomian atau krisis keuangan global mengalami pelemahan, tapi tidak ada yang bisa menjamin masalah serupa tidak akan terjadi pada masa yang akan datang. “Oleh karenanya melalui training program ini, kita berharap para peserta mampu mempresentasikan bagaimana institusi bisa mendukung dan mengembangkan UMKM dinegaranya dalam menghadapi krisis keuangan global, serta langkah apa yang mesti diambil,” tandasnya.

Karenanya ia juga berharap pertukaran ide dan pengalaman dalam program ini akan menjadi suatu kegiatan yang berguna dan bernilai tinggi bagi pelaku UMKM dalam mengantisipasi isu serupa. “Secara signifikan kami akan terus dorong UMKM untuk bisa bersaing secara global, bukan lagi secara lokal melalui perusahaan penjaminan kredit,” tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.