balitribune.co.id | Denpasar - Sejalan dengan apa yang dicanangkan Gubernur Bali, I Wayan Koster melalui program pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dimana salah satunya merupakan upaya pemerintah Bali untuk tidak bergantung pada Pariwisata, Bank Pembangunan Daerah Bali selaku bank yang dimiliki rakyat Bali tergerak dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, pemegang kas daerah atau sebagai pengelola keuangan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui peran strategis, fungsi dan tugas pokoknya.
Peran Bank BPD sebagai agent of development masih dapat dioptimalkan dengan peningkatan penyaluran kredit, terutama pada kredit produktif. Diversifikasi kredit berdasarkan lapangan usaha juga perlu mendapat perhatian. Penyaluran kredit terhadap UMKM menggembirakan dan perlu terus didorong. Porsi kredit UMKM (38%) terhadap total kredit lebih tinggi dari rata-rata nasional ( 16,3%) dan perlu terus didorong. Hal itu tercermin dari triwulan I 2020 kredit tumbuh positif dengan kecenderungan turun, NPL cenderung meningkat meski masih dibawah 5%. Begitu diungkapkan Dirut Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma disela Webinar yang bertajuk “Deglobalisasi Hasil Pertanian, Menuju Kemandirian Hasil Pertanian Lokal Bali di Tengah Pandemi Covid-19” bertempat di Aula Bank BPD Pusat, Denpasar, Rabu (24/6). Hadir juga sebagai narasumber dalam webinar kali ini seperti, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Bali, Perwakilan petani muda dan Jasindo.
“Webinar ini sesuai dengan komitmen Bank BPD Bali dalam mendukung program kemandirian hasil pertanian lokal Bali di tengah pandemi Covid-19,” sebutnya.
Dijelaskan, kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Bali cenderung menurun dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan minimnya penerapan tekhnologi, minimnya kompetensi SDM, asymmetric information dan minimnya funding di sektor pertanian.
Menurut pandangannya,, pertanian Bali masih tergolong tradisional belum terdapat integrasi teknologi untuk meningkatkan produksi (ramalan cuaca, informasi mengenai penyakit dan hama, dsb), petani belum terintegarsi dengan supply chain secara keseluruhan sehingga belum mendapatkan informasi pasar real time, bantuan dan subsidi belum online, sehingga bantuan sering datang terlambat/ lewat musim tanam apalagi petani masih menggunakan metode tradisional/turun-temurun dalam bercocok tanam.
Lantas Sudharma juga menyampaikan petani tidak terpapar dan enggan mencoba metode pertanian terkini, belum memiliki awareness untuk mencoba menggunakan bibit/pupuk non-tradisional, terutama dikarenakan oleh faktor biaya. Lantas, petani belum mendapatkan info mengenai pasar secara sempurna. Belum memiliki informasi lengkap mengenai jenis pasar yang bisa dimasuki, terutama pasar premium dan pasar dengan jalur distribusi yang lebih pendek.
“Organisasi pertanian masih belum kuat dan terkoneksi. Saat ini, belum terdapat koneksi yang kuat antara asosiasi petani, lembaga pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, dan perbankan. Belum tersedia kredit yang sesuai dengan nature pertanian, baik dari segi nature keuangan maupun dari sisi risiko. Inilah yang menjadi tantangan kita dari sisi perbankan dalam menyalurkan kredit bagi petani,” tuturnya.
Meskipun dihadapkan pada berbagai persoalan namun berdasarkan catatan Bank BPD Bali, porsi penyaluran di sektor pertanian meningkat sebesar 4,60 persen di quartal I tahun 2020 dibandingkan quartal IV, 4,59 persen.
“Kontribusi penyaluran kredit disektor pertanian porsinya cukup besar dibandingkan dengan yang lain,” ucapnya. Lantaran itulah Bank BPD Bali mendorong para petani di Bali untuk masuk ke dalam digitalisasi pertanian. Baik itu digitalisasi produksi, pemasaran, pembiayaan ataupun sistem pembayaran.
“Potensi digitalisasi dimasa Covid-19 menciptakan peluang baru seiring perubahan perilaku masyarakat dalam memasuki era new normal,” tandasnya.
