Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perbaikan Gedung BLK Tunggu Anggaran Pusat

Bali Tribune/ RUSAK - Kondisi Atap dan plafon gedung balai latihan kerja (BLK) Bangli.
balitribune.co.id | Bangli - Kondisi gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Banjar Kayuambua, Kecamatan Susut, sudah sejak setahun rusak. Kerusakan terjadi pada bagian bagian atap dan plafon  dari gedung berlantai dua tersebut.Kerusakan terjadi karena dampak dari gempa Lombok terakhir. Untuk perbaikan  masih menunggu anggran dari pemerintah pusat.
 
Kepala UPT BLK Bangli, I Ketut Sujendra mengungkapkan  akibat guncangan gempa Lombok  yang terakhir mengakibatkan bagian atap dan plafon  banguanan dengan style bali tersebut lepas. Selain itu tembok jaro  juga roboh. “Kalau hujan praktis banguanan dilantai dua tidak bisa digunakan  untuk  kegiatanan pelatihan,” kata I Ketut Sujendra, Rabu (3/7)
 
I Ketut Sujendra khawatir jika tidak secepatnya dilakukan perbaiani  kerusakan akan bertambah parah lagi. Apalagi saat hujan, air  menggenangi lantai gedung, sehingga menyebabkan  ruang pelatihan dilantai  satu  lembab .
 
Menrutnya bangunan gedung pelatihan merupakan asset pemerintah pusat yakni dibawah Kementerian Tenaga Kerja. “Untuk perbaikan sejatinya sudah sempat kami usulkan ke pusat, namun  hingga kini belum terealisasi,” sebut I Ketut Sujendra sembari menambahkan untuk gedung BLK dibangun tahun 2009.
 
Sebut I Ketut Sujendra sebagai tempat pelatihan, setiap tahunnya selalau saja ada kegiatan pelatihan dari pemerintah pusat. Untuk program pelatihan  diantaranya  ketrampilan menjarit,  tata rias, membuat kue dan lainya. “Biasanya pelatihan selama tiga puluh hari, untuk instruktur diambil  dari orang yang memang  ahli dibidangnya,”sebut I Ketut Sujendra.
 
Disinggung terkait usulan kepusat agar asset tersebut diibahkan, kata I Ketut Sujendra memang sudah sempat diajukan, namun belum ada jawaban dari pusat. “Untuk asset masih tetap dibawah kementerian tenaga kerja,” tegas I Ketut Sujendra. 
wartawan
Agung Samudra
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.