balitribune.co.id | Plato pernah berujar, hakekat politik adalah mengupayakan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Meng-ya-kan ujaran tersebut maka politik harus berbicara kebaikan dengan cara yang benar, berbicara kesejahteraan dan kebahagiaan dengan cara yang baik. Politik memang penting untuk menata pranata sosial dalam bernegara. Karena dari politiklah melahirkan pemimpin, dari politik melahirkan peraturan dan dari politik pula hukum dirumuskan. Pemilu adalah peranti demokrasi yang merupakan bagian dari politik. Melahirkan pemimpin juga bagian dari politik maka segalanya yakin bernaung pada politik. Segala peraturan seperti undang-undang, Perda, Pergub dan peraturan yang lain adalah bagian dari produk politik sebagai keputusan politik. Dengan demikian politik menjadi rumah kehidupan untuk mengupayakan kesejahteraan melaui keputusan politik yang tepat. Kita tidak boleh alergi dengan politik apalagi lari dari dunia politik. Membangun pendidikan peradaban politik untuk kemaslahatan manusia sangat diperlukan.
Bulan Februari diperingati sebagai bulan bahasa Bali bagi penutur bahasa Bali dan tidak terkecuali desa adat yang ada di Bali. Peringatan bulan bahasa Bali dengan jargonnya adalah bagian dari bahasa politik untuk sebuah politik bahasa.
Pergub 79 dan 80 Tahun 2018 adalah bagian dari produk politik yang mengatur tentang penggunaan busana adat Bali dan perlindungan bahasa, aksara, sastra Bali sebagai upaya melestarikan Adat Bali, mengajegkan budaya Bali dan mempertahankan penutur bahasa Bali agar bahasa Bali tidak punah atau kehilangan penuturnya. Pergub 79 dan 80 Tahun 2018 tentu harus diamankan dan mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat Bali, yang tinggal di Bali. Segala bentuk peraturan adalah bagian dari produk politik sebagai kebijakan politik. Karena peraturan sebuah produk politik berarti bahasa yang digunakan bagian dari ragam atau register bahasa politik. Pergub 79 dan 80 Tahun 2018 jelas tersurat dengan bahasa dalam keputusan politik sehingga melahirkan ragam bahasa politik untuk mengatur politik dalam bidang menata tradisi adat dan bahasa Bali sebagai upaya pelestarian tradisi Bali menuju kemanfaatannya bagi generasi Bali. Politik adalah mulia ketika digunakan untuk kemuliaan dari tangan-tangan orang mulia. Kedua Pergub tersebut mengatur tentang pakaian adat dan bahasa Bali yang berkelindan harmonis antara adat dan bahasa Bali, tentu bagian dari strategi meng-ajeg-kan tradisi adat Bali sebagai bentuk politik bahasa. Politik bahasa bagian dari strategi untuk melestarikan bahasa Bali agar tidak punah digerus oleh kesejagatan modernisasi. Politik bahasa yang diatur oleh sebuah aturan berupa Pergub sebagai keputusan politik akan sangat membantu bahasa Bali tidak punah atau kehilangan penutur karena kegengsiannya. Register atau ragam bahasa yang digunakan untuk mengatur adalah ragam bahasa hukum sebagai produk bahasa politik. Bahasa politik pada Pergub mengatur tentang bahasa, yang merupakan bagian dari politik bahasa. Keduanya saling melengkapi untuk sebuah tujuan yang ingin dicapai. Produk hukum yang mengatur tentang bahasa Bali lebih mementingkan tindakan perlokusi dari tindakan lokusi sebuah bahasa aturan sebagai politik bahasa. Politik bahasa sebagai setrategi untuk menyadarkan pentingnya BI (bahasa ibu) orang Bali yang dipercaya memiliki energi spiritual terutama aksara Balinya memiliki taksu yang sangat diyakini. Sehingga secara politik kedua Pergub tersebut bagian dari strategi menyelamatkan bahasa Bali dari kepunahan. Jika politik tidak hadir menyelamatkan lewat peraturan maka banyak generasi muda yang abai dan gengsi sebagai penutur bahasa Bali.
Utamakan Bahasa Indonesia, lestarikan Bahasa daerah dan pelajari bahasa asing adalah jargon bahasa politik yang tepat sebagai politik bahasa untuk mempertahankan bahasa nasional dan melestarikan bahasa daerah (baca: bahasa daerah Bali). Bahasa daerah suatu daerah merupakan jiwa daerah itu sendiri dan jiwa mereka adalah bahasa mereka. Bahasa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari segala aspek kehidupan sosial manusia. Sebagai arena pertarungan politik, bahasa merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan kelompok manusia yang saling tarik menarik, saling mendominasi, hegemoni atau hegemoni tandingan, menguasai atau melawan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain. Dalam konteks ini jelas peran yang diemban bahasa sebagai bahasa politik dan peranti komunikasi di kalangan politikus yang meminjam arena di tanah Bali dan kadang menggunakan bahasa Bali. Ketika politik tidak hadir dalam mengajegkan adat, budaya Bali niscaya Bali menjadi tenggelam dan menjadi Betawi kedua di Indosesia bahkan menjadi sandiakalaning Bali menuju kerapuhan setelah itu tenggelam dalam samudra modernisasi. Yakin orang Bali tidak ada yang rela jika Bali diusik atau ditenggelamkan tradisi adat, budayanya demi kue pariwisata atau kepentingan lain dengan mengorbankan adat dan budaya Bali. Menjawab keresahan masyarakat Bali makanya politik harus hadir mempertahannkan adat dan budaya Bali tetapi bukan tenggelam dalam lautan tradisi tanpa logika. Modernisasi berterima bagi orang Bali tetapi jangan memporakporandakan tradisi adat dan budaya Bali karena adat dan budaya Bali menjadi napas orang Bali dan membingkai agama Hindu. Mesti harus dicatat bahwa Adat dan budaya Bali memperkenalkan Bali kedunia internasional bukan karena kemajuan teknologi atau yang lain.
Pakaian adat Bali mencerminkan peradaban orang Bali, bahasa Bali adalah mewakili napas orang Bali. Keduanya mestinya dilestarikan sebagai khasanah budaya nusantara. Bahasa Bali merupakan cerminan jiwa peradaban budaya orang Bali. Pakaian adat dan bahasa Bali menjadi satu kesatuan yang selalu hadir ketika ada hajatan adat dan budaya Bali. Kepedulian Pemerintah Daerah Bali terkait adat di Bali dengan terbitnya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali yang terdiri dari 1.493 desa adat sebagai bentuk legalitas keberadaan adat-adat di Bali yang betul-betul harus dijaga/diajegkan. Dukungan meng-ajeg-kan adat di Bali sebagai bentuk isi ulang ke-Bali-an orang Bali disambut antusias oleh para pimpinan adat (bendesa) dari masing-masing desa adat. Jadi segala bentuk peraturan yang lahir di tangan pemimpin bagian dari produk politik. Desa adat tidak boleh takut dan alergi dengan politik tetapi desa adat bukan sebagai alat politik. Marwah desa adat ada pada awig-awig yang mengatur tata titi krama adat yang ada pada wewidangannya.
Dengan demikian melestarikan adat dan budaya Bali bagian dari politik, mempertahankan bahasa Bali dari penuturnya bagian dari politik bahasa. Semua itu adalah tidak terlepas dari bahasa politik sebagai seni mengatur agar melahirkan bahasa hukum yang monosemantik bukan multitafsir.
Utamakan bahasa Indonesia dengan tidak melupakan bahasa Bali sebagai bahasa ibu (BI) agar tetap hidup dan lestari. Mari pelajari bahasa asing tanpa melupakan bahasa nasional dan bahasa ibu. Bahasakan pikiranmu karena pikiran melahirkan bahasa dan bahasa melahirkan tindakan dan tindakan adalah bagian dari karakter seseorang. Jadi pikiranmu adalah karaktermu. Selamat memperingati bulan bahasa Bali.
