Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perketat Aturan Perjalanan, BPTD Sediakan Antigen Gratis Bagi Sopir Logistik

Bali Tribune / PEMERIKSAAN - Nampak pemeriksaan di Pelabuhan Padang Bai, Karangasem

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat urung memberlakukan PPKM Level III, namun demikian aturan perjalanan dari dan menuju Bali, salah satunya di Pelabuhan Penyebrangan Padang Bai, Karangasem, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap diperketat sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah Pusat. Koordinator Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Bali-NTB, I Nyoman Agus Sugiarta, kepada Bali Tribune di Padang Bai, Senin (13/12) menyampaikan, jelang Nataru ini aturan perjalanan di Pelabuhan Padang Bai tetap diperketat.

Diakuinya sejauh memang tidak ada perubahan aturan perjalanan bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dari Pemerintah Pusat, artinya kata dia syarat PPDN untuk melalukan perjalanan masih sama seperti sebelumnya, yakni menunjukan sertifikat vaksin Covid-19 minimal dosis pertama, menunjukan hasil negatif Rapid Test Antigent, serta mematuhi protokol kesehatan secara ketat dengan mengenakan masker standar untuk Covid-19.

“Aturannya masih sama seperti sebelumnya, untuk antisispasi lonjakan penumpang dari dan menuju Bali melalui pintu Pelabuhan Padang Bai, aturan perjalanan diperketat sesuai dengan surat edaran dari Pemerintah Pusat, selain itu juga harus PPDN harus mematuhi aturan Prokes secara ketat,” tegasnya.

Bedanya kata Agus Sugiarta, menjelang Nataru ini, BPTD menyediakan fasilitas Vaksin Covid-19 dan Rapid Test Antigen secara geratis khusus bagi para sopir truk angkutan logistik. Sementara itu, saat ini diakuinya belum ada lonjakan arus penyebrangan dari dan menuju Pelabuhan Padang Bai, “Masih belum ada lonjakan, jadi penyebrangan masih normal dan kapal berangkat sesuai dengan jadwal dengan trip normal,” sebutnya.

Saat ini, jumlah kapal Ferry yang melayani penyebrangan Padang Bai-Lembar sebanyak 25 armada kapal, dengan jumlah trip normal sebanyak 13 trip. Selain pengetatan aturan PPDN yang sudah ada, jajaran kepolisian Polsek Kawasan Laut Padang Bai juga makin memperketat pemeriksaan kendaraan orang dan barang yang keluar masuk Bali. Saking ketatnya pemeriksaan tidak ada satupun kendaraan maupun orang yang keluar dari Pos II Padang Bai tanpa pemeriksaan polisi.

wartawan
AGS
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.