Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perpu dan Pinsar Akhiri Polemik Daging Ayam Dengan Kesepakatan

Bali Tribune/ I Wayan Mardiana
Bali Tribune | Denpasar - Dengan adanya pertemuan antar asosiasi pemasok daging ayam di Bali antara Persatuan Rumah Potong Unggas (Perpu) Bali dengan Pinsar Boiler Bali (PBB) yang berlangsung di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Bali, Rabu (19/6) kemarin, diharapkan tidak ada lagi saling tuding siapa yang bertanggung jawab atas fluktuasi harga pun kelangkaan ketersediaan daging ayam di Bali. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Peternakan Bali, I Wayan Mardiana di Denpasar, Kamis (20/6). Dalam pertemuan tersebut asosiasi bersepakat untuk bersama-sama melaksanakan tata kelola yang selama ini dianggap karut marut dalam sebuah kesepakatan bersama. "Jadi seperti Asosiasi Perkumpulan Rumah Potong Unggas (Perpu) Bali minta diberikan kesempatan dalam kurun waktu dua minggu untuk menghabiskan sisa stok yang ada dan tidak akan lagi mendatangkan ayam dari luar Bali," katanya. 
 
Dalam pertemuan tersebut dikatakan Mardiana, secara berkala asosiasi akan melakukan pertemuan, tujuannya untuk mengevaluasi kondisi yang ada. "Artinya mereka juga akan menyikapi persoalan harga antara peternak dengan pemotong, pemotong dengan suplier, juga terkait pasokan yang akan selalu ditinjau," ucapnya.
 
Apa yang disampaikan Kadis bukan tanpa sebab, pasalnya persoalan pasokan dan harga daging ayam di Bali selalu jadi polemik. Akibatnya, saling tuding siapa yang bertanggung jawab pun terjadi, baik itu antara asosiasi dengan asosiasi, asosiasi dengan instansi bahkan antar instansi yang berujung dirugikannya konsumen.
 
Dari data yang disodorkan Dinas peternakan Bali untuk kebutuhan dan ketersediaan pangan di Provinsi Bali menunjukkan, kebutuhan daging ayam per bulan per rata-rata mencapai total 6.720.000kg sedangkan ayam hidup rata-rata 200 ribu ekor. Diakui kadis, belakangan ini memang daging ayam membanjiri pasaran akibat over produksi dari perusahaan-perusahaan besar di Jawa dan juga kenapa banyak pemasok yang mengambil dari jawa, karena harganya lebih murah dari Bali. Akibatnya Bali banjir daging ayam tapi harga tetap tinggi. "Perlu kedepannya kita punya lembaga independen yang khusus menghitung Harga Pokok Produksi (HPP) di Bali agar kita bisa tentukan harga sebenarnya harus berapa," sebut Mardiana serius menyikapi harga yang kerap fluktuatif. Seperti diketahui Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Dinas perdagangan Rp34.500 per kilo, faktanya di tingkat konsumen harga bisa melambung hingga 40 ribu per kilo bahkan lebih. 
 
Limpahan daging dari jawa yang over produksi Ketua Pinsar Boiler Bali (PBB) I Ketut Yahya Kurniadi,S.Kh yang dihubungi melalui selulernya mengatakan, serbuan ayam dari Jawa akibatkan pihaknya kewalahan membendung masuknya daging dari Jawa. Ia mengaku harga di Bali saat ini tertekan, jadi ada dua harga kisaran 13.500 per kilo untuk  2kg ke atas, ini jauh dari HPP. Sementara ayam kecil dengan berat 1,3kg atau 1,4kg dipatok 17.500. 
 
Disebutkan harga terus mengalami tekanan akibat serangan ayam dari Jawa, apalagi kondisi ini diperparah dengan adanya pemasok yang tidak memiliki persyaratan seperti yang disyaratkan Dinas Peternakan. Contohnya, seperti sidak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan beberapa waktu lalu di Gilimanuk dengan menggandeng Kepolisian, Dishub, Satpol PP, Pinsar Bali selaku perwakilan asosiasi juga Karantina menemukan pemasok yang tidak memiliki persyaratan pemasukan daging ke Bali. 
 
Lantas pada kesempatan ini Yahya menepis anggapan pihaknya bersikap arogan pada sidak saat itu. "Kami ini asosiasi yang diminta mendampingi dinas dalam sidak tersebut, tidak ada arogansi. Justru kami menerima sikap arogansi dari oknum salah satu instansi yang bertugas disana dengan membentak-bentak, bahkan hampir "menonjok" anggota kami dan kami juga tidakmpernah memata-matai kegiatan mereka," ungkapnya sembari menjelaskan pihaknya tidak punya kapasitas untuk melakukan sidak, tapi jika diminta mendampingi, Pinsar menyatakan kesiapannya.
 
Mengantisipasi kedepannya agar lebih terkontrol, pihaknya  mengusulkan ke stakeholder untuk membuat semacam check poin di Gilimanuk untuk mengawasi pemasukan barang dari Jawa, bukan hanya daging ayam tapi produk sayur mayur juga. "Solusi kami di Bali kedepannya akan membentuk tim pemantau, monitoring untuk melakukan sidak rutin di Gilamanuk. Temen-temen di Perpu juga sepakat tidak memasukkan ayam dari Jawa tapi memotong ayam di Bali. Untuk yang belum bergabung diasosiasi akan kita ajak bersama. Tujuan dari semua ini yaitu, kalau ingin menjaga Bali, kita harus mengambil sikap meskipun tawaran lebih murah datang dari luar Bali," tutupnya.
wartawan
Arief Wibisono
Category

Bendungan Sangsang Jebol, Puluhan Hekta Sawah dan Tambak Terancam

balitribune.co.id | Gianyar - Untuk kesekian kalinya, Bendungan Sangsang di Desa Lebih, Gianyar, kembali jebol. Akibatnya, tidak ada aliran air di Sungai Pakerisan yang menjadi sumber air irigasi  puluhan hektare sawah dan tambak. Kondisi ini membuat resah para petani, larena terancam gagal tanam. Terlebih, tanaman padi di wilayah itu, rata-rata baru berumur sekitar satu pekan terancam mengalami kekeringan akibat terhentinya suplai air. 

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Sanjaya Hadiri Karya Agung di Pura Manik Toya, Batannyuh, Marga

balitribune.co.id | Tabanan - Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Uleman Karya Agung Mamungkah, Ngenteg Linggih, Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah ring Pura Manik Toya, Banjar Adat Umadiwang, Desa Batannyuh, Kecamatan Marga, Tabanan, Kamis (5/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sebut Pansus TRAP DPRD Bali 'Lucu', Perbekel Pancasari Tegaskan Desa Tak Punya Kewenangan Backing Bali Handara

balitribune.co.id | Singaraja - Kepala Desa (Perbekel) Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng, Wayan Komiarsa, mengaku kecewa terhadap proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali, pada Rabu (4/2/2026) lalu. Ia menilai aspirasi dan data riil dari pihak desa terkait persoalan banjir di wilayahnya tidak diberikan ruang yang cukup untuk dipaparkan.

Baca Selengkapnya icon click

Pesan Gubernur Bali di Rakor P4GN 2026, Penanganan Narkoba Harus Serius dan Terpadu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmen serius dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) melalui Rapat Koordinasi P4GN Provinsi Bali Tahun 2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.