Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertalite Ikut Melangka, Dewan Gianyar Geram

Bali Tribune/ MELANGKA - Pertalite melangka di SPBU Gianyar.



balitribune.co.id | Gianyar - Belum selasai perihal melambungnya harga monyak goreng yang ditimpali melangkanya minyak curah, secara pararel pertalite mengikuti. Ketika pertamax naik harga, seperti minyak curah, pertalite juga sulit ditemuai di Pertamina yang ada di Gianyar. Alhasil, pertamax pun dimanfaatkan oleh masyarakat kecil.

Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga di sektor lainnya di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk ini. Seorang Sopir Niaga di Ubud, I Wayan Bawa, Senin (4/4/2022), menyebutkan dirinya kebingungan lantaran bahan bakar minyak (BBM). Di mana pertamax mengalami kenaikkan harga dari Rp  9.000 perliter  menjadi Rp 12.500 per liter. Persoalan yang dihadapinya bukan kenaikan harga tersebut. Sebab pemerintah masih memberikan solusi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih bisa memanfaatkan pertalite yang harganya Rp 7.650 per liter. "Namun pertalite  malah langka. Saya sudah mampir ke sejumlah SPBU, semuanya kompak bertuliskan habis," ungkapnya.

Karena tidak ingin kehabisan bahan bakar hanya untuk mendapatkan pertalite yang langka, dirinya terpaksa membeli pertamax. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya. "Wajarlah kami curiga pertamax naik, pertalite justru langka. Mirip dengan minyak goreng kemasan mahal, minyak goreng curah jasi langka," contohnya.

Kelangkaan pertalite tersebut juga menjadi perhatian anggota DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra. Pria yang menjabat Ketua Fraksi Indonesia Raya ini mempertanyakan kinerja pemerintah pusat terkait kelakaan tersebut. Sebab, seharusnya ketika menaikkan suatu harga, pemerintah harusnya memastikan ketersediaan stok barang alternatif yang bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah. "Saat Pertamax naik, pertalite justru langka. Ini yang kesulitan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Jika ini tidak dikontrol, semua eleman perekonomian juga bakal ikut fuktuatif," ungkapnya.

Dengan kondisi ini, pihaknya pun meminta agar pemerintah pusat bekerja serius. Dan, memastikan kelangkaan tersebut bukan permainan oknum. "Pemerintah harus menelusuri kenapa bisa langka. Jangan sampai masyarakat jadi korban permainan oknum. Apalagi di tengah kondisi perekonomian yang sulit seperti sekarang. Kasihan masyarakat. Kalau ini terjadi terus menerus, maka masyarakat akan MPP (mati pelan-pelan)," tandasnya.

wartawan
ATA
Category

Tabrak Truk, Pemotor Tewas di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di ujung timur jalur Denpasar-Gilimanuk pada Selasa (1/7) sore. Pengendara motor yang tewas dalam kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 13.30 Wita itu diketahui bernama Agus Muliadiman (47) dari Jembrana. Ia mengalami cidera kepala berat, patah pada kaki kirinya, dan meninggal di lokasi kejadian usai menabrak truk yang hendak berbelok ke kiri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.