Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertama di Indonesia, JSDDD Dilaunching Mendes PDT

Bali Tribune / LAUNCHING - Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba launching JSDDD, Selasa (20/9).

balitribune.co.id | Negara - Jembrana Satu Data Dari Desa ( JSDDD) sebagai upaya pencapaian pembangunan berbasis data yang akurat serta terpadu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana menjadi yang pertama di Indonesia. JSDDD dilaunching langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Selasa (20/9) di Gedung Mendopo Kesari Negara.

Menteri Abdul Halim Iskandar mengatakan Jembrana adalah Kabupaten pertama di Indonesia yang menjadikan data desa sebagai pondasi utama dalam pembangunan melalui JSDDD. "Jembrana Satu Data Dari Desa ini merupakan inovasi kebijakan yang sangat luar biasa di tingkat kabupaten, dan ini tentu menjadi harapan kita semua utamanya adalah harapan dari para Kepala Desa dan para Lurah," ucapnya. Dikatakannya semua data mikro yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan pemerintah berasal dari desa.

Di Kabupaten Jembrana dikatakannya model pendataan SDGs Desa telah dikembangkan terintegrasi dengan kebutuhan OPD di tingkat Kabupaten. "Di Jembrana, bukan hanya desa yang menerapkan model pendataan berbasis SDGs tapi juga kelurahan, sehingga total seluruh kawasan di Jembrana sudah terdata dengan bagus, serta diintegrasikan juga dengan kebutuhan seluruh OPD. Ini adalah pengembangan dari SDGs Desa menjadi SDGs tingkat kabupaten yang tetap berbasis pada desa dan kelurahan berbasis mikro. Data tersebut pengelolaan dan analisisnya sudah pada level kabupaten," imbuhnya.

Dengan adanya JSDDD menurutnya Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat menentukan arah kebijakan sesuai dengan permasalah yang dihadapi masyarakat. Baik itu dalam penanggulangan kemiskinan, insfrastruktur hingga ke potensi yang dimiliki masing-masing desa. "Disini pak Bupati menyelesaikan kesenjangan yang selama ini dihadapi oleh setiap daerah yaitu antara Data, Fakta dan Perencanaan. Sekarang ini Jembrana memiliki sebuah proses perencanaan berbasis data, itu artinya pembangunan di Jembrana betul-betul berorientasi pada penyelesaian masalah," tandasnya.

Sementara itu Bupati Tamba mengungkapkan terkait pelaksanaan Jembrana Satu Data Dari Desa, ini adalah upaya pencapaian pembangunan yang berbasis data yang akurat dan terpadu antara lain data sosial ekonomi masyarakat, data infrastruktur dan kewilayahan serta data tata ruang dan geospasial. Sehingga dalam pelaksanaan JSDDD akan melahirkan data yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip standar metadata, kode refrensi dan interoperabilitas.

"Jembrana Satu Data Dari Desa merupakan solusi satu data daerah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, daerah dan desa serta dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tiap institusi," ujar Bupati Tamba. Mengenai manfaat JSDDD, Bupati asal Desa Kaliakah ini mengatakan dengan adanya data tersebut, perencanaan kebijakan pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan di masing-masing wilayah.

"Jembrana Satu Data Dari Desa sangat penting, kita memiliki perencanaan dari awal, apa yang akan kita kerjakan. Karena permasalahan mikro di depan mata melalui data tersebut. Inilah kecepatan, akurasi dan transparansi jauh lebih didapat dengan kita memiliki data," tandasnya. 

wartawan
PAM
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.