Diposting : 21 July 2020 23:27
Ketut Sugiana - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Semarapura - Sidang Paripurna DPRD Klungkung terkait penetapan APBD Klungkung tahun 2019, Selasa (21/7), berjalan lancar dan mulus dimana semua Fraksi menyatakan persetujuannya. Namun masih ada sejumlah fraksi memberikan catatan kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta terkait adanya piutang Tukin dan i sentif yang dianggap terlalu besar menjadi beban bagi anggaran berikutnya.
Seperti pernyataan Fraksi Nasdem memberikan catatan pelaksanaan APBD 2019 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hanya saja Nasdem tida mengurai secara rinci apa yang harus mendapatkan perhatian dari bupati tersebut hanya eksplisit mengingatkannya.
Di lain pihak Fraksi Golkar mengingatkan bupati agar segera menindak lanjuti dengan cepat dan tepat apa yang menjadi temuan BPK selama ini. Sementara itu Fraksi Hanura meminta Inspektorat berperan aktif dalam menindak lajuti temuan BPK serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap program dan keguatan di setiap OPD.
Persoalan Silpad juga menjadi catatan Fraksi Hanura. Demikian pula masalah aset daerah. “Saudara bupati agar mendata dan menata seluruh aset darah dan segera menyelesaikan permasalahan aset daerah yang masih tertunda,” ungkap Putu Sri Handayani dari Fraksi Hanura. Fraksi Gerindra sama sekali tidak memberikan catatan atas pertanggung jawaban bupati.
Fraksi PDIP misalnya, memberikan catatan soal pelaksanaan program Bima Juara. Fraksi PDIP meminta program Bima Juara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat banyak bukan pada kelompok tertentu.
Namun Bupati Suwirta saat membacakan sambutan sudah menggaris bawahi menyampaikan, penyampaian pendapat, kritik, usul dan saran yang berkembang dalam pembahasan Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2019 adalah proses positif dalam negara demokrasi karena tanpa ada koreksi dikawatirkan malan pemerintahan tidak berjalan sesuai harapan bersama.
