Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat - Akibat Arah Kebijakan Pemerintah Belum Jelas

Zulmi
Zulmi

BALI TRIBUNE - Target pertumbuhan kredit sektor perbankan tumbuh 8 hingga 12 persen, namun jika dilihat sampai dengan Triwulan I kredit perbankan baru tumbuh sekitar 1,1 persen Triwulan I 2017, namun secara yoy kredit tumbuh 10,31 persen. “Mudah mudahan dalam Triwulan berikutnya kredit perbankan akan semakin tumbuh,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII, Zulmi, di sela acara buka bersama media di Denpasar, Rabu (31/5).

Melambatnya pertumbuhan kredit ini menurutnya akibat masyarakat masih menunggu dari kebijakan pemerintah itu akan dibawa kemana. “Pada triwulan pertama masyarakat cenderung hanya wait and see kebijakan pemerintah itu mau dibawa kemana, ini juga jadi salah satu faktor perlambatan di sektor kredit,” katanya, sembari berujar pihaknya tetap optimis pertumbuhan kredit hingga akhir tahun akan tetap bertumbuh 9 hingga 25 persen.

Lantas ia menjelaskan penghimpunan dana pihak ketiga justru lebih besar dibandingkan dengan kredit yang disalurkan dalam tahun yang sama. Peningkatan DPK mencapai 2,45 persen atau hampir dua kali lipat dari pertumbuhan kredit. Namun dari sisi lain yang menjadi keprihatinan pihanya yaitu NPL perbankan cenderung meningkat, kalau secara keseluruhan dibandingkan dengan Desember 2016 itu sebesar 2, 42 persen sedangkan Maret sudah mencapai 3,2 persen, jelas peningkatannya cukup signifikan.

“Peningkatan yang signifikan itu terjadi pada NPL BPR yang per Desember 2016 4,91 persen, namun Maret 2017 sudah mencapai 6,71 persen,” ujarnya. Penyebab dari tingginya NPL BPR karena sebagian kredit yang disalurkan pada sektor sektor yang sudah jenuh seperti halnya sektor properti dan turunannya dan saat ini mulai bermasalah. “Turunan dari sektor properti seperti toko semen, besi, pasir, disamping juga rumah yang tiap bulan harus dicicil. Bisa juga rumah yang sudah dibangun tidak laku dijual,” imbuhnya.

Namun demikian, sektor sektor lainnya cenderung stabil dibandingkan sektor properti. Secara umum disebutkan perlambatan ekonomi secara nasional ataupun regional masih dipengaruhi oleh kondisi global. “Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya daya beli masyarakat cenderung mengalami penurunan akibat pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan biaya yang haru dikeluarkan, dan ini juga yang mempengaruhi NPL perbankan mengalami peningkatan,” tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi Golkar Soroti Ketergantungan PAD Badung pada Pariwisata, Desak Percepatan Belanja Infrastruktur

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Badung, Senin (13/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.