Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertumbuhan Ekonomi Melambat - Akibat Arah Kebijakan Pemerintah Belum Jelas

Zulmi
Zulmi

BALI TRIBUNE - Target pertumbuhan kredit sektor perbankan tumbuh 8 hingga 12 persen, namun jika dilihat sampai dengan Triwulan I kredit perbankan baru tumbuh sekitar 1,1 persen Triwulan I 2017, namun secara yoy kredit tumbuh 10,31 persen. “Mudah mudahan dalam Triwulan berikutnya kredit perbankan akan semakin tumbuh,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VIII, Zulmi, di sela acara buka bersama media di Denpasar, Rabu (31/5).

Melambatnya pertumbuhan kredit ini menurutnya akibat masyarakat masih menunggu dari kebijakan pemerintah itu akan dibawa kemana. “Pada triwulan pertama masyarakat cenderung hanya wait and see kebijakan pemerintah itu mau dibawa kemana, ini juga jadi salah satu faktor perlambatan di sektor kredit,” katanya, sembari berujar pihaknya tetap optimis pertumbuhan kredit hingga akhir tahun akan tetap bertumbuh 9 hingga 25 persen.

Lantas ia menjelaskan penghimpunan dana pihak ketiga justru lebih besar dibandingkan dengan kredit yang disalurkan dalam tahun yang sama. Peningkatan DPK mencapai 2,45 persen atau hampir dua kali lipat dari pertumbuhan kredit. Namun dari sisi lain yang menjadi keprihatinan pihanya yaitu NPL perbankan cenderung meningkat, kalau secara keseluruhan dibandingkan dengan Desember 2016 itu sebesar 2, 42 persen sedangkan Maret sudah mencapai 3,2 persen, jelas peningkatannya cukup signifikan.

“Peningkatan yang signifikan itu terjadi pada NPL BPR yang per Desember 2016 4,91 persen, namun Maret 2017 sudah mencapai 6,71 persen,” ujarnya. Penyebab dari tingginya NPL BPR karena sebagian kredit yang disalurkan pada sektor sektor yang sudah jenuh seperti halnya sektor properti dan turunannya dan saat ini mulai bermasalah. “Turunan dari sektor properti seperti toko semen, besi, pasir, disamping juga rumah yang tiap bulan harus dicicil. Bisa juga rumah yang sudah dibangun tidak laku dijual,” imbuhnya.

Namun demikian, sektor sektor lainnya cenderung stabil dibandingkan sektor properti. Secara umum disebutkan perlambatan ekonomi secara nasional ataupun regional masih dipengaruhi oleh kondisi global. “Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya daya beli masyarakat cenderung mengalami penurunan akibat pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan biaya yang haru dikeluarkan, dan ini juga yang mempengaruhi NPL perbankan mengalami peningkatan,” tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.