Diposting : 18 June 2020 18:45
San Edison - Bali Tribune
balitribune.co.id | Singaraja - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Dr I Nyoman Sugawa Korry, mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, sudah tidak tepat lagi mempertentangkan soal mau hidup atau membuka aktivitas ekonomi. Semua harus sepakat beradaptasi dengan wabah global ini.
"Covid-19 ini merupakan sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa mempertentangkan mau sehat atau buka aktivitas ekonomi. Kita bersama sepakat bahwa kita harus beradaptasi dengan Covid-19. Ini artinya, kita harus sehat dan ekonomi harus mulai digerakkan, termasuk sektor pariwisata," kata Sugawa Korry, saat kunjungan bersama Komisi II DPRD Provinsi Bali ke Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Kamis (18/6/2020).
Menurut dia, saat ini dalam Triwulan I pertumbuhan ekonomi -1,14 persen. Bahkan diperkirakan dalam Triwulan II kondisi ini masih berlanjut. Kondisi seperti ini, demikian Sugawa Korry, harus segera diatasi.
"Karena kalau terus berlanjut, akan berdampak sangat tidak baik. Sebab dampak ikutannya bisa menyusul, seperti dampak sosial, keamanan dan politik," tandas Sugawa Korry, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali ini.
Utk itu, demikian politikus asal Buleleng ini, pariwisata sebagai salah satu sektor dominan di Bali, harus segera mempersiapkan diri. Sektor ini mesti digerakkan, sejalan dengan kebijakan pemerintah dan SOP Covid-19.
"Sebagai sektor yang mendominasi di Bali, pariwisata harus disiapkan untuk digerakkan. Tentunya tetap dengan SOP Covid-19," tegas Sugawa Korry.
Hal tak jauh berbeda disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali IGK Kresna Budi. Dikatakan, komisi yang dinakhodainya intensif mencari masukan ke seluruh kota dan kabupaten di Bali terkait rencana membuka kembali destinasi pariwisata di daerah masing-masing untuk selanjutnya menjadi rekomendasi DPRD Provinsi Bali.
"Kita optimis sektor pariwisata segera reborn. Itu sebabnya kita mencari masukan ke kota dan kabupaten, tentang rencana untuk membuka kembali destinasi pariwisata," tutur Kresna Budi, yang didampingi anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali AA Ngurah Adhi Ardana dan Gede Kusuma Putra.
