Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Gunakan KOSTER

Bali Tribune / Presiden RI didampingi Menteri Bappenas dan Gubernur Bali saat Peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali

balitribune.co.id | Denpasar – Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, MM., Ak yang merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNUD, menyebut Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru yang arah penekanannya menjadikan Ekonomi Kerthi Bali sebagai ekonomi yang berwawasan hijau, tangguh, dan sejahtera sangat penting untuk Kita apresiasi, karena sesuai dengan program SDGs (Sustainable Development Goals, red) yang memang menjadi target kedepan umat manusia seluruh dunia untuk menuju kesitu.

“Jadi program Ekonomi Kerthi Bali sifatnya tidak regional Bali semata, nasional, tetapi juga sebetulnya merupakan program dunia. Karena itu, sekali lagi Kita harus apresiasi dan menjadikan ini komitmen bersama untuk kemudian nanti betul-betul bisa Kita gunakan sebagai peta jalan ekonomi Bali sampai dengan 2045,” ungkap Prof. Wayan Ramantha.

Lihat foto: Prof. Dr. Drs. I Wayan Ramantha, MM., Ak

Konsep ini juga disebutkannya sangat cerdas dan bertaraf regional yang sejalan dengan konsep nasional hingga global. “Saya katakan sejalan dengan konsep global, karena dia memperhatikan Sustainable Development Goals hingga sesuai dengan kearifan lokal Kita. Jadi luar biasa ini,” katanya.

Dengan diluncurkannya Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera oleh Presiden, yang sebelumnya disusun oleh Bappenas RI dengan menetapkan indikator hijau, tangguh, dan sejahtera; lebih lanjut Prof. Wayan Ramantha mengatakan indikator hijau ini tidak cukup dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto, red) hijau saja, tidak cukup dengan menekan emisi karbon saja, hingga memasyarakatkan kendaraan listrik saja. Tetapi mesti ditataran implementasi nanti Kita tambahkan dengan konsep ekonomi hijau yang lain. “Misalnya bagaimana Kita tidak menggunakan bahan baku dari produk-produk yang diperoleh dengan cara merusak lingkungan. Sebut saja di sektor pariwisata, Kita menggunakan meubelair dari bahan kayu yang dari daerah asalnya tidak merusak lingkungan. Sehingga dengan demikian, justru hal seperti itu bisa Kita gunakan sebagai strategi diferensiasi bahwa Bali di dalam mengimplementasikan ekonomi hijau lebih dari sekedar yang dipersyaratkan secara umum. Begitu juga yang bebas plastik, Bali selalu terdepan dalam hal seperti itu,” jelasnya secara gamblang.

Kemudian juga indikator tangguh. Indikator ekonomi tangguh itu, tidak cukup semata-mata karena produktifitas tenaga kerja yang tinggi, industri yang kuat, PDRB yang bagus, tetapi juga mesti Kita tambahkan yang namanya ekonomi tangguh itu betul-betul Kita bisa menjaga kemandirian kita secara ekonomi atau setidak-tidaknya meningkatkan kemandirian Kita secara ekonomi, sebagaimana tercantum dalam Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Selanjutnya di indikator kesejahteraan. “Konsep sejahtera ini benar secara umum melalui PDRB, menurunkan bila perlu mengenolkan angka pengangguran, mempersempit jurang pendapatan antara yang kaya, menengah dan miskin yang Kita ukur dengan Indeks Gini Ratio. Tapi di Bali, Kita perlu tambahkan dengan indeks kebahagiaan, karena kalau Kita bicara sejahtera di Bali sesuai dengan konsep Ekonomi Kerthi Bali, Kita pasti berpatokan di Bali itu sejahtera Sekala-Niskala. Sehingga dengan demikian juga ada kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan material saja, tapi kesejahteraan dalam konsep Ekonomi Kerthi Bali kebahagiaan Sekala-Niskala, dan ini bisa Kita ukur dengan happiness index,” jelas ekonom UNUD ini.

Karena itu, tentu Kita harus apresiasi dan Saya selaku ekonom ingin menekankan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, Sejahtera perlu pengawalan secara terus menerus, komitmen terus, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh komponen masyarakat, termasuk juga dunia usaha. Peta Jalan ini juga perlu sosialisasi agar seluruh komponen masyarakat bisa paham, bisa memiliki pengetahuan pada bidang ini dengan memiliki KOSTER (Knowledge, Organizing, Strong, Trust, Equilibrium, Responsibility, red).

“Masyarakat Kita harus memiliki knowledge / pengetahuan yang cukup untuk mendukung ekonomi hijau supaya keberlanjutan generasi atau umat manusia bisa terus berjalan dengan harmonis. Kemudian, Peta Jalan ini harus terus di organizing / organisasi oleh pemerintah dengan one island management. Dimana Peta Jalan ini di organizing oleh Gubernur, lalu Bupati/Walikota harus berkontribusi bisa melaksanakan ini. Lalu strong / kuat, dalam mewujudkan peta jalan ini diperlukan perjuangan yang keras, tidak hanya mensosialisasikan dan masyarakat berkomitmen, tetapi juga diperlukan kekuatan bersama agar pemerintah pusat memberikan dana yang cukup dan dunia tertarik menanamkan modalnya di Bali,” sebutnya.

Selanjutnya trust / kepercayaan. Peta jalan ini memerlukan kepercayaan dari seluruh elemen masyarakat hingga dunia usaha ditingkat global, karena ini sebagai modal untuk menjalankan Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru. Equilibrium / keseimbangan perlu dijalankan, karena Saya tekankan kembali bahwa dari dulu hingga sekarang keseimbangan Kita antara Selatan – Utara itu tidak seimbang. Jadi pembangunan infrastruktur sangat mendukung Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, seperti Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung harus jadi, jalan tol juga harus Kita dorong agar jadi, bandara baru di Bali Utara harus diperjuangkan agar jalan juga untuk mencapai keseimbangan secara geografis.

“Terakhir responsibility / tanggungjawab. Dimana Kita harus konsisten dan berkomitmen menjalankan secara bersama-sama penuh tanggung jawab program yang sudah disambut baik oleh Bappenas dengan menjadikannya sebagai peta jalan. Sehingga kalau Bappenas sudah melakukan hal ini, maka ini hal yang luar biasa, apalagi Presiden yang meluncurkannya, jadi sangat diapresiasi. Sehingga program ini harus Kita pertanggungjawabkan demi generasi Bali yang akan datang dan bertanggungjawab dengan tanah Bali, alam, dan Hyang Widhi Wasa,” pungkasnya.

wartawan
RED
Category

Anak Warga Binaan Perempuan Hanya Bisa Tinggal di Lapas hingga Usia 3 Tahun, Pemkab Badung Siapkan Pendampingan

balitribune.co.id I Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung menaruh perhatian khusus terhadap anak-anak yang terpaksa tinggal bersama ibunya di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Salah satu perhatian utama menyangkut batas usia anak bawaan warga binaan yang hanya diperbolehkan tinggal bersama ibunya hingga maksimal tiga tahun.

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Denpasar Tertibkan 10 PKL yang Berjualan di Atas Trotoar

balitribune.co.id I Denpasar - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar. Sebanyak 10 PKL yang beraktivitas di sepanjang Jalan Kebo Iwa Utara, Denpasar, ditertibkan pada Rabu (2/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Ketersediaan Pangan, Pemkot Denpasar Pantau Pasokan dan Harga Komoditas Strategis

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok, pasokan, dan harga pangan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta harga pangan di tingkat masyarakat tetap terkendali.

Baca Selengkapnya icon click

Berantas Sarang Nyamuk, Dinkes Denpasar Gencarkan Fogging ULV

balitribune.co.id I Denpasar - Dinkes Denpasar terus memprogramkan pelaksanaan Fogging ULV hingga akhir tahun 2026. Kendati kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Denpasar mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2025 pada periode yang sama. Fogging Ultra Low Volume (ULV) yang dilakukan secara bertahap sebagai langkah antisipasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komit Jaga Belanja Infrastruktur, Bupati Adi Arnawa Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Kamis (3/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Gelar Paripurna Perubahan APBD 2026, Alokasi Infrastruktur Tembus 59 Persen

balitribune.co.id I Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis (3/9/2026). Agenda utama dalam persidangan ini adalah mendengarkan Penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.