balitribune.co.id | Negara - Pasca musim panen padi di Jembrana, sejumlah persoalan yang dihadapi petani pun telah mengemuka. Kerugian yang dihadapi petani padi akibat padi rebah menjadi evaluasi instansi terkait.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana, I Wayan Sutama dikonfirmasi Jumat (10/5) menyatakan sejumlah instansi dan lembaga terkait yang tergabung dalam Dewan Ketahanan Pangan Jembrana telah dirapatkan terkait persoalan itu.
Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Jembrana ini mengatakan padi rebah akibat terjangan angin dan hujan ini merupakan resiko terburuk yang dihadapi petani, “ini memang tidak bisa diprediksi karena faktor alam” ujarnya.
Ketika padi rebah terendam air dan terkena lumpur, maka dipastikan akan mempengaruhi harga jual padi, terlebih ketika bulir padi telah tumbuh sebelum dipanen. Kondisi ini diperparah ketika petani enggan menjual gabah namun menjual padi kepada penebas.
“Penebas setelah memberikan panjar kepetani tidak memberikan kepastian waktu penen, saat padi rebah malah kabur sedangkan petani menunggu-nunggu hingga bulir padinya tumbuh dan akhirnya rugi,” ungkapnya.
Pihaknya sangat menyayangkan tidak ada pihak penebas maupun dari Perpadi yang hadir dalam rapat tersebut, “padahal kami ingin juga ada kepastian perjanjian antara penebas dengan petani seperti terkait jangka waktu pemberian DP termasuk kepastian harga beli padi sehingga petani juga punya bargaining” jelasnya.
Sedangkan KUD yang menerima dana talangan hanya bisa membeli gabah sesuai perjanjian tri partit. Ada 7 KUD tapi mereka kan membeli gabah. Kalau membeli padi kan menyalahi. Sehingga kedepan kami harapkan setiap subak punya sekha manyi sendiri sehingga petani tidak lagi menjual padi” jelasnya. Namun diakuinya KUD juga belum optimal menampung seluruh hasil panen padi di Jembrana.
Terlebih dari plafon anggaran dana talangan Rp 5 miliar diakuinya saat ini baru terealisasi Rp2,8 miliar. Daya tampung dan sarana yang dimiliki KUD juga menurutnya kapasitasnya masih terbatas.
“Yang Rp5 miliar saja itu hitungan saya hanya menyerap kurang dari 5 persen dari luasan sawah yang mencapai 6.700 hektar sehingga kita juga tidak apriori terhadap pihak swasta. Penebas masih kita butuhkan. Kita juga sadari kondisi KUD seperti gudang, lahan jemur dan rice milling unit (RMU) yang perlu direvitalisasi” jelasnya.
Ia juga mengakui harga pembelian pemerintah (APP) saat ini masih rendah yakni harga gabah kering panen (GKP) hanya Rp3.700 per kilogram sedangkan harga beli dipasaran jauh melebihi GKP.
Kesenjangan GKP dengan harga saat ini menyebabkan Perum Bulog sebagai BUMN tidak bisa membeli hasil panen petani di Jembrana. Sehingga pihaknya mengusulkan agar dilakukan revisi GKP,
“Bulog di Jembrana hanya ada gudangnya saja, itupun barangnya dari luar Jembrana. Bulog kesulitan juga membeli gabah petani karean GKPnya rendah sedangkan harga jual saat ini sudah meningkat. Masukan kita ada revisi APP karena Perpres 12 tahun 2015 sudah empat tahun tidak direvisi. Kalau bisa naik sehingga Bulog juga bisa mengambil dari petani disini” paparnya. Namun pihaknya berharap saat-saat tertentu Perum Bulog sebagai lembaga pemerintah juga bisa membantu daerah dan petani.
