Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilkel Diwarnai Isu Politik Uang

Bali Tribune/ Bupati Bangli, I Made Gianyar
Balitribune.co.id | Bangli - Dalam kontestasi pemilihan perbekel (Pilkel) berlangsung cukup panas. Bahkan, konon Pilkel serentak diwarnai politik uang (money politic). Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Tembuku.
 
Bahkan sebelum pencalon sudah ada calon yang turun ke lapangan dan telah menjajinkan untuk memfasilitasi agar mendapatkan bantuan.
 
Menurut sumber, isu money politic santer beredar di masyarakat. Menurutnya, dalam Pilkel ini para calon bersaing ketat bahkan menyaingi Pileg. "Isu itu ramai di masyarakat. Tapi kami yang hanya bermodal niat membangun desa, bisa kalah saing dengan yang bermodal uang, ungkapnya Senin (16/9). 
 
Terkait hal ini, pihaknya berharap masyarakat dapat memilih dengan hati nurani. "Kami harap masyarakat bisa menilai dengan kinerja kami," imbuhnya. 
 
Menanggapi soal adanya isu adanya politik uang, Bupati Bangli, I Made Gianyar mengatakan semestinya masyarakat tidak bingung untuk memilih calon perbekel. Tentunya masyarakat sudah memiliki referensi karena calon seluruhnya dari daerah asal. Tentu masyarakat tahu rekam jejak dari para calon, itu yang bisa jadi acuan. Dari kecil calon sudah diajak, pasti sudah tahu seluk beluknya, sebutnya.
 
Pihaknya pun berharap masyarakat memilih dengan cerdas calon perbekel yang akan memimpin mereka 6 tahun kedepan. Jadilah pemilih yang cerdas dan beretika, sambungnya sembari mengatakan masyarakat pasti mengingikan dipimpin orang baik. Disisi lain saat disinggung terkait adanya oknum calon yang maju untuk mendapat proyek, Made Gianyar sangat menyayangkan bila hal tersebut sampai terjadi. 
 
Kalau tujuan mroyek lebih baik jangan jadi perbekel, karena tujuan perbekel untuk mengabdi di masyarakat dan membangun desanya, tegas bupati dua periode ini
 
Pihaknya pun menyebutkan, agar tidak ada kerancuan, bagi calon yang terpilih nantinya dan memiliki usaha agar bisa mengalihkan dulu usahanya sehingga bisa fokus mengabdi di desa. Mungkin bisa dikelola oleh keluarganya, yang jelas perbekel agar fokus menjalankan tugas. Selain itu tidak ada kerancuan antara kepentingan pemerintahan dan urusan pribadi, tandasnya.
 
Kami juga ingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya. Ini juga menentukan untuk kemajuan desa kedepanya, tutupnya. (u) 
wartawan
Agung Samudra
Category

Sempat Viral! Begini Kondisi Terkini TPA Suwung Saat Dicek Kapolresta Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar – Menyikapi viralnya video di media sosial terkait adanya sopir truk yang memaksa masuk ke TPA, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang, S.I.K., M.H. turun langsung melakukan pengecekan situasi terkini di TPA Suwung pada Kamis (2/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polda Bali Kembali Kecolongan, Mabes Polri Tunjukkan Taring Berantas Narkoba di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Untuk ke tiga kalinya kurang dari sebulan Polda Bali kecolongan. Dan Subdit Narkoba Bareskrim Mabes Polri terus menunjukkan taringnya dalam memberantas narkoba di Bali. Setelah menggerebek sebuah tempat hiburan malam ternama di Denpasar, dua pekan lalu, Mabes Polri kembali menggerebek dua tempat hiburan malam di Denpasar pada Kamis (2/4/2026) dini hari. Ada apa dengan Polda Bali?

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Badung Dukung Temu Wicara UMKM dan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan temu wicara bersama UMKM terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Manajemen Usaha, yang dirangkaikan dengan Penyerahan Sertifikat HKI Provinsi Bali Tahun 2026, yang digelar di Kabupaten Klungkung, Rabu (1/4/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BKDPSDM Bangli Isyaratkan Pelayanan Publik Tak Tersentuh Penerapan WFH

balitribune.co.id | Bangli - Pola Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara resmi mulai diterapkan oleh pemerintah pusat per tanggal 1 April 2026. Yang mana, jadwal WFH diberlakukan satu hari dalam sepekan yakni pada hari Jumat dengan menyasar kalangan ASN. Sementara untuk unit pelayanan publik yang strategis tetap berjalan i seperti biasa.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.