Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilkel Diwarnai Isu Politik Uang

Bali Tribune/ Bupati Bangli, I Made Gianyar
Balitribune.co.id | Bangli - Dalam kontestasi pemilihan perbekel (Pilkel) berlangsung cukup panas. Bahkan, konon Pilkel serentak diwarnai politik uang (money politic). Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Tembuku.
 
Bahkan sebelum pencalon sudah ada calon yang turun ke lapangan dan telah menjajinkan untuk memfasilitasi agar mendapatkan bantuan.
 
Menurut sumber, isu money politic santer beredar di masyarakat. Menurutnya, dalam Pilkel ini para calon bersaing ketat bahkan menyaingi Pileg. "Isu itu ramai di masyarakat. Tapi kami yang hanya bermodal niat membangun desa, bisa kalah saing dengan yang bermodal uang, ungkapnya Senin (16/9). 
 
Terkait hal ini, pihaknya berharap masyarakat dapat memilih dengan hati nurani. "Kami harap masyarakat bisa menilai dengan kinerja kami," imbuhnya. 
 
Menanggapi soal adanya isu adanya politik uang, Bupati Bangli, I Made Gianyar mengatakan semestinya masyarakat tidak bingung untuk memilih calon perbekel. Tentunya masyarakat sudah memiliki referensi karena calon seluruhnya dari daerah asal. Tentu masyarakat tahu rekam jejak dari para calon, itu yang bisa jadi acuan. Dari kecil calon sudah diajak, pasti sudah tahu seluk beluknya, sebutnya.
 
Pihaknya pun berharap masyarakat memilih dengan cerdas calon perbekel yang akan memimpin mereka 6 tahun kedepan. Jadilah pemilih yang cerdas dan beretika, sambungnya sembari mengatakan masyarakat pasti mengingikan dipimpin orang baik. Disisi lain saat disinggung terkait adanya oknum calon yang maju untuk mendapat proyek, Made Gianyar sangat menyayangkan bila hal tersebut sampai terjadi. 
 
Kalau tujuan mroyek lebih baik jangan jadi perbekel, karena tujuan perbekel untuk mengabdi di masyarakat dan membangun desanya, tegas bupati dua periode ini
 
Pihaknya pun menyebutkan, agar tidak ada kerancuan, bagi calon yang terpilih nantinya dan memiliki usaha agar bisa mengalihkan dulu usahanya sehingga bisa fokus mengabdi di desa. Mungkin bisa dikelola oleh keluarganya, yang jelas perbekel agar fokus menjalankan tugas. Selain itu tidak ada kerancuan antara kepentingan pemerintahan dan urusan pribadi, tandasnya.
 
Kami juga ingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya. Ini juga menentukan untuk kemajuan desa kedepanya, tutupnya. (u) 
wartawan
Agung Samudra
Category

Ramadhipa Siap Melesat, Jaga Asa Papan Atas Moto3 Junior Aragon

balitribune.co.id | Jakarta – Pebalap muda binaan PT Astra Honda Motor (AHM), M. Kiandra Ramadhipa, siap menghadapi putaran keenam FIM Moto3 Junior World Championship 2026 di MotorLand Aragón, Spanyol, 25–27 September 2026. Berada di posisi kelima klasemen sementara dengan 80 poin, Ramadhipa bertekad memanfaatkan dua balapan di Aragón untuk terus bersaing di papan atas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sensatia Gandeng Seven Clean Seas Bersihkan 173 Kg Sampah di Pantai Padang Galak

balitribune.co.id | Denpasar - Sensatia berkolaborasi dengan Seven Clean Seas menyelenggarakan aksi bersih pantai di Pantai Padang Galak, Bali, pada Sabtu (19/9/2026). Kegiatan ini melibatkan 75 peserta yang terdiri dari masyarakat setempat dan karyawan Sensatia, yang bersama-sama mengumpulkan sekitar 173 kg sampah dari kawasan pesisir tersebut. Sampah yang terkumpul terdiri dari 41 kg sampah organik, 35 kg sampah plastik, dan 97 kg sampah residu.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Subak Kerdung, Kuasa Hukum Sebut Ada BAP Palsu

balitribune.co.id | Denpasar – Babak baru persidangan sengketa tanah di Subak Kerdung, Pedungan, mengungkap sejumlah fakta di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (24/9/2026). Tim kuasa hukum terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan menilai kasus yang menimpa kliennya merupakan bentuk kriminalisasi yang diwarnai dugaan rekayasa dokumen dan BAP palsu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Keluarga Berintegritas, Rumahku Surgaku

balitribune.co.id | Keluarga berintegritas tengah menjadi impian besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di dalam upaya mereka memberantas korupsi di tanah air. KPK beranggapan bahwa nilai-nilai antikorupsi perlu tumbuh dan dipraktikkan mulai dari keluarga karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat di mana seseorang belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.