Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilkel Diwarnai Isu Politik Uang

Bali Tribune/ Bupati Bangli, I Made Gianyar
Balitribune.co.id | Bangli - Dalam kontestasi pemilihan perbekel (Pilkel) berlangsung cukup panas. Bahkan, konon Pilkel serentak diwarnai politik uang (money politic). Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Tembuku.
 
Bahkan sebelum pencalon sudah ada calon yang turun ke lapangan dan telah menjajinkan untuk memfasilitasi agar mendapatkan bantuan.
 
Menurut sumber, isu money politic santer beredar di masyarakat. Menurutnya, dalam Pilkel ini para calon bersaing ketat bahkan menyaingi Pileg. "Isu itu ramai di masyarakat. Tapi kami yang hanya bermodal niat membangun desa, bisa kalah saing dengan yang bermodal uang, ungkapnya Senin (16/9). 
 
Terkait hal ini, pihaknya berharap masyarakat dapat memilih dengan hati nurani. "Kami harap masyarakat bisa menilai dengan kinerja kami," imbuhnya. 
 
Menanggapi soal adanya isu adanya politik uang, Bupati Bangli, I Made Gianyar mengatakan semestinya masyarakat tidak bingung untuk memilih calon perbekel. Tentunya masyarakat sudah memiliki referensi karena calon seluruhnya dari daerah asal. Tentu masyarakat tahu rekam jejak dari para calon, itu yang bisa jadi acuan. Dari kecil calon sudah diajak, pasti sudah tahu seluk beluknya, sebutnya.
 
Pihaknya pun berharap masyarakat memilih dengan cerdas calon perbekel yang akan memimpin mereka 6 tahun kedepan. Jadilah pemilih yang cerdas dan beretika, sambungnya sembari mengatakan masyarakat pasti mengingikan dipimpin orang baik. Disisi lain saat disinggung terkait adanya oknum calon yang maju untuk mendapat proyek, Made Gianyar sangat menyayangkan bila hal tersebut sampai terjadi. 
 
Kalau tujuan mroyek lebih baik jangan jadi perbekel, karena tujuan perbekel untuk mengabdi di masyarakat dan membangun desanya, tegas bupati dua periode ini
 
Pihaknya pun menyebutkan, agar tidak ada kerancuan, bagi calon yang terpilih nantinya dan memiliki usaha agar bisa mengalihkan dulu usahanya sehingga bisa fokus mengabdi di desa. Mungkin bisa dikelola oleh keluarganya, yang jelas perbekel agar fokus menjalankan tugas. Selain itu tidak ada kerancuan antara kepentingan pemerintahan dan urusan pribadi, tandasnya.
 
Kami juga ingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya. Ini juga menentukan untuk kemajuan desa kedepanya, tutupnya. (u) 
wartawan
Agung Samudra
Category

Pascabencana Banjir, Pemkot Denpasar Baru Tindak Tegas Bangunan Melanggar Sempadan Sungai

balitribune.co.id | Denpasar - Diketahui sejumlah bangunan yang berdiri di sempadan sungai di wilayah Kota Denpasar ternyata  tak berijin. Sebagaimana di sejumlah bangunan yang berdiri di bantaran sungai di Jalan Sulawesi, Denpasar. Pembangunannya yang melanggar sempadan sungai, diakui Pemkot Denpasar lantaran kurangnya kontrol dan sudah terjadi sejak lama.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

RSUP Ngoerah Denpasar Bantah Isu Jual Beli Organ Manusia

balitribune.co.id | Denpasar - Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Ngoerah Denpasar dr. I Made Dharma Jaya mengatakan, RSUP Ngoerah Denpasar membantah dengan tegas isu yang berkembang di masyarakat atas kasus jenazah WNA Australia, Byron James Dumschat (BJD) tanpa organ jantung yang menyebutkan ada praktek jual beli organ manusia khususnya jantung. 

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Satria Serahkan Bantuan Sosial di Kecamatan Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria bersama Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya kembali melanjutkan pembagian bantuan sembako kepada lansia, ODGJ dan disabilitas. Kali ini pembagian sembako dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Klungkung, Rabu (24/9). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sosialisasi Persiapan Purna Tugas serta Proses Layanan Taspen Bagi PNS

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made Satria membuka kegiatan sosialisasi persiapan purna tugas serta proses layanan Taspen bagi PNS yang akan memasuki purna tugas, bertempat di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu (24/9). Acara ini turut dihadiri Kepala PT.

Baca Selengkapnya icon click

Skandal Sertifikat Ilegal di Tahura Bali: 106 Dokumen Diduga Melanggar Hukum

balitribune.co.id | Denpasar - Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali menemukan fakta mengejutkan, 106 sertifikat hak milik dan hak guna bangunan terbit di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali Selatan. Kawasan ini seharusnya steril dari kepemilikan pribadi maupun badan usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.