Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilkel Serentak, DPMD Distribusikan Logistik

Bali Tribune / Kepala DPMD Buleleng Nyoman Agus Jaya Sumpena, S.E



balitribune.co.id | Singaraja - Distribusi surat suara untuk Pemilihan Kepala Desa/Perbekel (Pilkel) mulai dilakukan Rabu (27/10/21). Menyusul pelaksanaan Pilkel serentak yang diikuti 40 desa di Buleleng akan berlangsung Minggu (31/10). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten  Nyoman Agus Jaya Sumpena,S.E mengatakan hal itu, Selasa (26/10/21).

Jaya Sumpena mengatakan  beberapa hari lalu pihaknya sudah mempersiapkan logistik Pilkel berupa  pelipatan surat suara, kotak suara, gembok, bilik, tinta, paku, bantalan, stiker segel gembok, stiker segel kotak suara. Seluruh keperluan logistik tersebut ditarget tuntas terkirim ke masing-masing desa  Jumat 29 Oktober 2021. "Kita masih memeriksa kesiapan jumlah logistik yang akan kami distribusikan. Ini bertujuan agar tidak ada kendala seperti kekurangan kotak suara dan lain sebagainya sesuai dengan data list logistik yang kami buat,sehingga saat pelaksanaan pilkel nanti berjalan dengan lancar," ujar Jaya Sumpena.

Menurutnya, jumlah logistik yang akan didistribusikan,disesuaikan denhan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 139.160 DPT di 40 desa. Jumlah itu ditambah 4 persen untuk mengantisipasi adanya kerusakan surat suara. Sehingga total surat suara sebanyak 144.726, dengan jumlah kotak suara sebanyak 369 buah.

Terkait pengamanan dalam Pilkel nanti, Kadis Jaya Sumpena memastikan,akan  melakukan sinergi dan koordinasi dengan Bagian Ops Polres Buleleng dan siap untuk mendukung perhelatan Pilkel serentak. "Ada juga dari unsur desa yang dilibatkan seperti  Linmas dan Pecalang," tandasnya.0

wartawan
CHA
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.