Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pj Bupati Rochineng Minta KPU Antisipasi Kendala Musim Hujan

KPUD
TINJAU - Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng meninjau kesiapan logistik Pilkada Serentak 2018.

BALI TRIBUNE - Musim hujan menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Sebab, hal-hal kecil kerap menjadi kendala mulai dari proses distribusi logistik, pemungutan hingga perhitungan suara.  Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng menekankan itu saat meninjau Kesiapan logistik Pilkada Serentak  di Balai Budaya Gianyar,  Kamis (21/6). Pemungutan pilkada serentak tinggal hitungan hari. Untuk memastikan kesiapan logistik, Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng melakukan pemantauan ke gudang ligistik Kpud Gianyar.  Dalam proses finalisasi logistik, hingga kini tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun demikian, Pj Bupati Rochineng meminta KPU dan Panwaslu mengantisisipasi hal-hal kecil yang kerap menghambat kelancaran pesta demokrasi ini. Seperti halnya musim hujan yang mulai megguyur wilayah gianyar, dikhawatirkan akan menjadi kendala dalam proses distribusi logistiak.   Terlebih dalam beberapa hari terakhir, bencana alam  seperti longsor, banjir dan pohon tumbang kerap menghambat jalur transportasi.  “Termasuk pula kesiapan dan kelayakan tempat  penyimpanan logistik di masing-masing desa. Kami minta semau kendal yang ada segera dikomunikasikan bersama,” terang Rochineng. Sementara itu, dari laporan KPUD Gianyar, kotak suara yang disiapkan sebanyak 1.544, masing-masing 772 untuk pilgub dan 772 lagi untuk pilkada gianyar dipastikan sudah siap. Selain 1.544 kotak suara tersebut, KPUD Gianyar juga menyiapkan 16 kotak suara untuk di rumah sakit yang ada di Gianyar dan 1 kotak suara untuk pelaksanaan pencoblosan di rutan Gianyar. “Sebagai antisiapsi musim hujan, pihak kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk kemungkinan pengiriman logistik lebih awal ke lokasi terpencil yang rawan bencana,” terang komisioner KPUD Gianyar Ngakan Oka Sudaryana. Pj. Bupati Gianyar I Ketut Rochineng juga mengadakan rapat desk Pilkada di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar.  Rochineng berharap agar seluruh penyelenggara pemilu dapat menaati peraturan yang berlaku. Tidak lupa pada kesempatan itu Rochineng berterima kasih pada pihak keamanan dan seluruh masyarakat Gianyar karena telah berhasil melewati beberapa tahapan pilkada seperti pentapan bakan calon,kampanye telah berjaan dengan aman. “Proses tahapan pemilu sudah berjalan dengan lancar, tidak ada kerawanan semua sudah terkoordinir dengan baik, baik itu dengan pihak keamanan dan lembaga adat. Mari kita jaga sikap netralitas agar pilkada serentak ini dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” kata Ketut Rochineng. Ketua KPU Gianyar A.A Gde Putra dalam dua kali pelaksanaan pilkada periode tahun sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Gianyar sesuai data KPU Gianyar cenderung terjadi penurunan.  Pada Pilkada Gubernur tahun 2008 tingkat partisipasi pemilih 82,91% turun menjadi 80,64% pada pada pilkada tahun 2013. Demikian pula pada pilkada Bupati Gianyar pada tahun 2008 tingkat partisipasi pemilih 86,02% turun menjadi 81,47% pada pilkada tahun 2012. A.A Gde Putra juga memaparkan jadwal tahpan pilkada 2018 yang sudah terlaksana dan lancar adalah penerimaan DAK2, penyusunan dan penandatanganan NPHD, pembentukan PPK dan PPS, penerimaan DP4, penanda tanganan Paslon, pemeriksaan kesehatan, penetapan paslon, penetapan DPT dan pembentukan KPPS dan pengawas TPS. “ Saat ini yang sedang berlangsung adalah sosialisasi dan bimtek dan kampanye yang akan berakhir pada tanggal 23 Juni ini,” jelas A.A Gde Putra. Selanjutnya menurut Ketua KPU A.A GdePutra, pada tanggal 24-26 Juni nanti akan menjadi masa tenang, tdak ada lagi aktifitas terkait perhelatan kampnye pilkada. Untuk pemungutan suara dilasanakan pada tanggal 27 Juni dan rekap hasil tingkat kecamatan tanggal 28 Juni -4 Juli 2018. Sedangkan rekap hasil di tingkat kabupaten pada tanggal 4-6 Juli dan penetapan Paslon terpilih tanpa PHP tanggal18-20 Juli 2018.  

wartawan
redaksi
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.