Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pj. Lihadnyana Apresiasi Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2023

Bali Tribune /RAPAT - Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Buleleng terhadap LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2023, Senin (22/04/2024).


Balitribune.co.id | Singaraja - Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Buleleng terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Buleleng Tahun 2023, Penjabat Bupati Ketut Lihadnyana memberikan apresiasi atas rekomendasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2023. Selain itu dalam rapat paripurna yang digelar Senin, (22/04/2024), di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Buleleng,capaian pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 mendapat apresiasi DPRD Buleleng.

Kepemimpinan Lihadnyana dianggap mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,64%, persentase penduduk miskin sebesar 5,85%, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 75,49%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,60%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,97 dengan inflasi dapat ditekan hingga 4,31%. Wayan Teren selaku pembaca rekomendasi DPRD fraksi Hanura menyampaikan agar capaian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng ke depannya lebih optimal yang ditunjukkan antara lain dengan pertumbuhan ekonomi di atas 4,5% dan persentase penduduk miskin dapat ditekan hingga di bawah 5%.

Dalam sambutannya, Pj. Lihadnyana mengatakan saran dan masukan yang tertuang dalam poin-poin Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Buleleng Tahun 2023 merupakan bahan yang sangat berharga, yang akan ditindaklanjuti guna optimalisasi kinerja pemerintahan Kabupaten Buleleng ke depan. “Kami sampaikan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembahasan yang telah dilakukan, sehingga pada hari ini telah menghasilkan Rekomendasi atas keseluruhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng selama tahun 2023,” kata Lihadnyana.

Lebih lanjut menurut Lihadnyan,Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 2 Miliar untuk menanggulangi dampak bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Besaran anggaran itu menyesuaikan dengan berita acara yang diusulkan oleh BPBD Buleleng. Pihaknya meyakini angngaran Rp. 2 Miliar itu cukup untuk menanggulangi dampak bencana, itu pun sudah berdasarkan usulan atau laporan yang masuk.

wartawan
ATA
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.