Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PLN Dapat Suplay Energi 3,8 Juta Kwh secara Cuma-cuma

penadatanganan
PENANDATANGANAN – Acara penadatanganan berita acara COD antara Perusda Bangli dengan PLN Distribusi Bali.

BALI TRIBUNE - Keuntungan diraih PLN Distribusi Bali, pasalnya perusahaan ini mendapat pasokan energy secara cuma-cuma dari PLTS Bangklet. Kalau mengacu Permen 39 Tahun 2017 harga daya listrik Rp 750/Kwh maka bila dikomrsilkan sekitar 3 Miliar.

Direktur Perusda BMB Bangli Gusti Gede Satria Wira Tanaya mengatakan PLTS Bangklet sendiri sudah dioperasikan sejak 2013 lalu, dimana  mana PLTS merupakan proyek pusat, yang dihibahkan kepada Pemkab Bangli. Kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk Perusda yang bertugas mengelolanya. ”Selama lima tahun memang PLTS belum mampu menyumbang pundi-pundi PAD Bangli,” ujarnya. 

Gusti Tenaya mengungkapkan, agar energi hasil dari PLTS bisa dikomersilkan membutuhakan waktu yang lama, karena harus mengikuti alur birokrasi yang tidak mudah. Disinggung terkait hasil dari awal beroperasi hingga saat ini Gusti Tenaya menyampaikan setidaknya energi yang dihasilkan 3,8 Juta kwh. Kemudian energi tersebut bila komersilkan sekitar Rp 3 Miliar. "Itu Kalau harga mengacu Permen 39 Tahun 2017," ujaranya ditemui usai penandatangan berita acara operasi komersial dan jual beli tenaga listri antara Perusaha Daerah Bukti Mukti Bhakti (Perusda BMB) Bangli dengan  PLN Distribusi Bali, Rabu (14/2).

Gusti Tenaya menegaskan, pembangunan atau hasil PLTS tidak semata-mata untuk dikomersilkan namun lebih pada proses pembelajaran. PLTS Bangklet merupakan projek pertama di Indonesia, sehingga data yang di peroleh bisa menjadi kajian untuk pengembangan PLTS di lokasi lainya. Ia mengungkapkan PLTS Bangklet merupakan PLTS yang mendapatkan power purchase agreement (PPA). Ditambahkan untuk besaran yang akan disetorkan kedaerah, pihaknya masih akan melakukan hitung-hitungan dengan melibatkan tim akademisi.   

Sementara itu, Manajer Perencanaan PLN Distribusi Bali Putu Putrawan menyampaikan, nantinya untuk pasokan dari PTS Bangklet akan didistribusikan ke gardu PLN untuk melayani seluruh Bali.Sementara untuk harga,jika mengacu Permen 39 tahun 2017 yakni 750 per Kwh. Sebelum adanya legalitas formal ,pihaknya tidak berani melakukan pembayaran atas energy yang masuk dari PLTS Bangklet sebelumnya.

wartawan
Agung Samudra
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.