Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pola Pengelolaan Pertanian Dinilai Bagus, DPRD Sumba Barat Belajar ke Jembrana

Bali Tribune/ KUNJUNGI - DPRD Kabupaten Sumba Barat kunjungi Kabupaten Jembrana untuk mempelajari pola pengelolaan pertanian.



balitribune.co.id | Negara - Jajaran legislatifdi Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/12/2021), mengunjungi Kabupaten Jembrana. Rombongan DPRD Sumba Barat ini datang untuk mempelajari pola pengelolaan pertanian di kabupaten ujung barat pulau dewata ini. Pertanian di bumi makepung dinilai bagus serta memiliki komoditas unggulan.

Pertanian Jembrana menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi refresnsi bagi daerah lainnya di Indonesia. Terbukti DPRD Kabupaten Sumba Barat datang ke Jembrana untuk mempelajari pola pengelolaan pertanian. Rombongan DPRD Kabupaten Sumba Tengah yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Tagela Ibisola. Kalangan dewan ini diterima langsung Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana I Wayan Sutama di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Jembrana.

Ketua DPRD Kabupaten Sumba Tengah, Tagela Ibisola mengatakan maksud dan tujuan kunjungan ke Kabupaten Jembrana adalah dalam rangka mempelajari pola pengelolaan pertanian di Jembrana yang dinilai bagus. “Saya ketahui di Bali khususnya Kabupaten Jembrana sektor pertaniannya bagus, banyak komoditi unggulan yang dikembangkan Jembrana, tentu menjadi pilihan yang tepat untuk hadir ke Jembrana sehingga diharapkan melalui kunjungan ini ada hasil yang bisa dibawa ke Kabupaten kami,” ujarnya.  

Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna mengapresiasi kujungan  jajaran DPRD Kabupaten Sumba Tengah di wilayah ujung barat Provinsi Bali. Dikatakannya Kabupaten Jembrana sendiri memiliki luas secara keseluruhan adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Provinsi Bali, terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng. Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan.

Ia menyebut pertanian khususnya di Jembrana menjadi sektor andalan selain sektor perikanan dan kelautan karena memang tidak terlalu terpengaruh dampak pandemi Covid-19 yang sudah mewabah sejak awal 2020 dan berdampak diberbagai sector ekonomi lainnya. “Di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 sekarang ini, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Bali yang hanya mengandalkan sektor pariwisata, Kabupaten Jembrana masih tetap kuat, mengingat ditopang oleh sektor pertanian dan perikanan,” ujarnya.

Ia juga menyebut sektor pertanian di Jembrana merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana. Dikatakannya cecara umum Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional. Terlebih Jembrana merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul bahkan dengan kualitas eksport. Seperti komoditas coklat Jembrana yang sudah menembus pasar ekspor dunia dan kini disusul buah manggis dan komoditi pertanian lainnya yang merambah pasar manca negara.

Pihaknya berharap pola pengelolaan pertanian di Jembrana bisa menjadi refrensi untuk memajukan sector pertanian sehingga bisa diaplikasikan di Kabupaten Sumba Barat.

wartawan
PAM
Category

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.