Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polda Bali Dukung Percepatan Penurunan Stunting

Bali Tribune/ Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih melakukan audiensi dengan Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Ketut Suardana di Mapolda Bali, Selasa (18/1)



balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih melakukan audiensi dengan Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Ketut Suardana di Mapolda Bali, Selasa (18/1).

Pada kesempatan tersebut, Sukardiasih menjelaskan tentang kondisi program Keluarga Berencana di Provinsi Bali, bahwa secara kuantitas pengendalian penduduk di Provinsi Bali sudah tercapai. Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, angka rata-rata kelahiran setiap wanita usia subur (TFR-Total Fertility Rate) sebesar 2,1 sehingga saat ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas penduduk.

“Secara kuantitas Bali, sudah mencapai kondisi ideal. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mewujudkan penduduk yang berkualitas," ungkapnya.

Dikatakan Sukardiasih, untuk mewujudkan keluarga berkualitas, diperlukan perencanaan melalui persiapan kehidupan berkeluarga yang dimulai dari remaja. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.

"Remaja yang ada saat ini merupakan calon-calon orang tua yang akan menghasilkan generasi penerus di tahun 2045. Remaja ini harus disiapkan dari sekarang agar generasi yang dihasilkan berkualitas dan tidak stunting,” katanya.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbul pada balita akibat kekurangan gizi kronis sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun) yang biasanya ditandai dengan tubuhnya lebih pendek dari standar usianya dan tingkat kecerdasannya kurang. Stunting dapat dicegah melalui pola asuh dan pemberian asupan gizi dari sejak remaja, sehingga resiko memiliki anak stunting dapat ditekan.

Masalah stunting memerlukan konvergensi lintas sektor terkait untuk mengintervensi  sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Percepatan penurunan stunting yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres 72 tahun 2021 melakukan inovasi dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap Desa yang akan mendampingi keluarga-keluarga beresiko stunting, seperti calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) hamil dan keluarga yang mempunyai anak Balita.

“Untuk itu, kami mohon dukungan dari jajaran Polda Bali sampai ke level Desa melalui Babinkamtibmas untuk ikut bersama-sama dalam percepetan penurunan stunting," harapnya.
 
Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting secara nasional di tahun 2024 sebesar 14%, saat ini mencapai angka 27%.
 

Sementara Provinsi Bali merupakan provinsi dengan angka stunting terendah, yaitu pada tahun 2021 sebesar 10,9%. Sedangkan TFR Bali tahun 2021 berdasarkan PK 21 sebesar 1.9.

Wakapolda Bali, Brigjen Po I Ketut Suardana menyambut baik program-program yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
 
 Dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan membuat sosialisasi tentang pencegahan stunting melalui Webinar kepada ibu-ibu anggota Bhayangkari dan juga anggota Polri yang akan memasuki hidup berkeluarga.
 
“Kami siap mendukung. Kita mulai dari anggota kita sendiri," ujar jendral bintang satu ini.
 

Suardana juga menjelaskan bahwa kepolisian telah menerapkan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri dan pasangannya yang akan merencanakan pernikahan.

wartawan
RAY
Category

87 Warga Binaan Rutan Bangli Terima Remisi, Warga Uzbekistan Langsung Bebas

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 87 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Bangli menerima remisi umum 17 Agustus bertepatan dengan HUT RI ke-81. 

Dari total jumlah WBP yang menerima remisi, sebanyak 4 WBP langsung bebas termasuk diantaranya 1 WBP warga negara Uzbekistan yang tersandung kasus pencurian.

Baca Selengkapnya icon click

Pengacara Yuli Utomo Kembali Raih Penghargaan Internasional "The Best Presentation" di Konferensi Disabilitas dan Rehabilitasi Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Pengacara sekaligus mahasiswa doktor hukum Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med kembali meraih penghargaan internasional. Ia dinobatkan sebagai Best Presentation pada World Disability and Rehabilitation Conference (WDRC 2026) ke - 11 yang diselenggarakan di Bali, 10–11 Agustus 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.