Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polda Bali Dukung Percepatan Penurunan Stunting

Bali Tribune/ Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih melakukan audiensi dengan Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Ketut Suardana di Mapolda Bali, Selasa (18/1)



balitribune.co.id | Denpasar - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih melakukan audiensi dengan Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Ketut Suardana di Mapolda Bali, Selasa (18/1).

Pada kesempatan tersebut, Sukardiasih menjelaskan tentang kondisi program Keluarga Berencana di Provinsi Bali, bahwa secara kuantitas pengendalian penduduk di Provinsi Bali sudah tercapai. Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, angka rata-rata kelahiran setiap wanita usia subur (TFR-Total Fertility Rate) sebesar 2,1 sehingga saat ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas penduduk.

“Secara kuantitas Bali, sudah mencapai kondisi ideal. Tantangannya sekarang adalah bagaimana mewujudkan penduduk yang berkualitas," ungkapnya.

Dikatakan Sukardiasih, untuk mewujudkan keluarga berkualitas, diperlukan perencanaan melalui persiapan kehidupan berkeluarga yang dimulai dari remaja. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.

"Remaja yang ada saat ini merupakan calon-calon orang tua yang akan menghasilkan generasi penerus di tahun 2045. Remaja ini harus disiapkan dari sekarang agar generasi yang dihasilkan berkualitas dan tidak stunting,” katanya.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbul pada balita akibat kekurangan gizi kronis sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun) yang biasanya ditandai dengan tubuhnya lebih pendek dari standar usianya dan tingkat kecerdasannya kurang. Stunting dapat dicegah melalui pola asuh dan pemberian asupan gizi dari sejak remaja, sehingga resiko memiliki anak stunting dapat ditekan.

Masalah stunting memerlukan konvergensi lintas sektor terkait untuk mengintervensi  sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Percepatan penurunan stunting yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres 72 tahun 2021 melakukan inovasi dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap Desa yang akan mendampingi keluarga-keluarga beresiko stunting, seperti calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS) hamil dan keluarga yang mempunyai anak Balita.

“Untuk itu, kami mohon dukungan dari jajaran Polda Bali sampai ke level Desa melalui Babinkamtibmas untuk ikut bersama-sama dalam percepetan penurunan stunting," harapnya.
 
Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting secara nasional di tahun 2024 sebesar 14%, saat ini mencapai angka 27%.
 

Sementara Provinsi Bali merupakan provinsi dengan angka stunting terendah, yaitu pada tahun 2021 sebesar 10,9%. Sedangkan TFR Bali tahun 2021 berdasarkan PK 21 sebesar 1.9.

Wakapolda Bali, Brigjen Po I Ketut Suardana menyambut baik program-program yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.
 
 Dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan membuat sosialisasi tentang pencegahan stunting melalui Webinar kepada ibu-ibu anggota Bhayangkari dan juga anggota Polri yang akan memasuki hidup berkeluarga.
 
“Kami siap mendukung. Kita mulai dari anggota kita sendiri," ujar jendral bintang satu ini.
 

Suardana juga menjelaskan bahwa kepolisian telah menerapkan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Polri dan pasangannya yang akan merencanakan pernikahan.

wartawan
RAY
Category

Geger! Potongan Tubuh Manusia Bertato Bunda Maria Ditemukan di Pantai Ketewel Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar - Menyusul temuan tubuh manusia yang sudah berupa kerangka tanpa kepala di pantai Ceningan, Nusa  Penida, kali initemuan potongan tubuh manusia kembali gegerkan Warga Desa Ketewel, Sukawati, Gianyar. Entah ada kaitannya atau tidak, potongan tubuh berupa kepala dan bagian tubuh lainnya ditemukan terdampar di Muara Sungai Wos Teben, Banjar Keden, Ketewel, Sukawati, Kamis (26/2/2026) pagi.

Baca Selengkapnya icon click

Sudah 5 Tahun Terkunci, Warga Terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi Desak Pemerintah Buka Pemblokiran Aset

balitribune.co.id | Tabanan – Forum Perbekel Desa Terdampak Tol Gilimanuk-Mengwi menuntut kejelasan resmi dari pemerintah terkait status lahan warga menyusul berakhirnya masa berlaku penetapan lokasi (Penlok) atas rencana proyek tersebut. Para kepala desa mendesak agar pemblokiran aset segera dibuka secara formal agar masyarakat bisa kembali mengelola lahan mereka, baik untuk keperluan transaksi jual beli maupun agunan perbankan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Beda Fakta dengan Pertamina, Peneliti Temukan Residu Minyak Terendap di Akar Mangrove Tahura

balitribune.co.id | Denpasar - Hasil uji laboratorium terhadap sampel sedimen dan air di kawasan hutan mangrove milik KSOP dan Pelindo mengungkap fakta baru. Tanah di sekitar perakaran (rhizosfer) mangrove dinyatakan positif tercemar senyawa hidrokarbon yang identik dengan bahan bakar minyak jenis diesel atau solar.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Gus Par Dukung Percepatan Government Technology dan Transformasi Digital Pelayanan Publik

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi Government Technology (GovTech) sebagai langkah strategis menuju transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jaga Harmoni di Hari Suci, Pemerintah Kabupaten Tabanan Sepakati Seruan Bersama Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyepakati “Seruan Bersama” dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah menyusul beriringannya pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 dengan Malam Takbiran Idul Fitri.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Gianyar Optimis Penetapan Pimpinan Baru Memperkuat Perlindungan Pekerja

balitribune.co.id | Gianyar - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.