Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polda Bali Gandeng Insan Pers Ciptakan Pilkada Damai

Bali Tribune / Sinergitas Polda Bali bersama insan pers di Bali ciptakan Pilkada Damai.

balitribune.co.id | Denpasar - Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pemetaan untuk mendeteksi lebih awal adanya gangguan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Bali.

"Sementara belum kami tentukan daerah paling rawan," terang Kasubdit I Ditintelkam Polda Bali AKBP Wayan Sumara disela-sela pertemuan dan sinergitas antara Polda Bali dengan awak media pers di Denpasar, Rabu (4/9).

Menurutnya, pengawasan terhadap pendukung calon kepala daerah yang diusung partai politik lebih mudah dibandingkan pengawasan terhadap massa calon dari jalur independen. 

Untuk calon kepala daerah berasal dari partai, aparat keamanan akan merangkul para pengurus partai politik dan diajak bekerjasama dalam mengantisipasi gangguan-gangguan yang akan muncul.

"Kalau calon yang berbasis independen ini kan massanya tersebar, seperti di kecamatan mana dan desa mana. Ini tentunya yang dipetakan. Kendati demikian, semua masih normal-normal (tidak ada gangguan)," tuturnya.

Wayan Sumara lalu menyebut bahwa awak media memiliki peran penting dalam menjaga iklim perpolitikan khususnya di wilayah Bali, baik menjelang hingga selesai hajatan Pilkada Serentak 2024.

"Dan ini yang menjadi salah satu alasan diadakan pertemuan ini. Harapan kami dari kepolisian, awak media turut serta membantu sesuai tugas pokok masing-masing sehingga pelaksanaan Pilkada di Bali berjalan lancar, aman dan demokrasi," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali Arief Wibisono mengatakan, wartawan telah memahami apa yang layak dan tidak layak diberitakan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Pokok Pers No.40 Th 1999.

Menurutnya, justru yang perlu diantisipasi selama hajatan Pilkada Serentak adalah media sosial (medsos). Karena tak jarang hoaks, ujaran kebencian (hate speech), flaxing, black campaign serta isu-isu meresahkan masyarakat berasal dari medsos.

"Potensi-potensi inilah yang sebaiknya harus diwaspadai. Tapi ujung-ujungnya Pers akan menjadi 'Cleansing House' dari isu-isu yang beredar," tukasnya.

wartawan
ARW
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai Maret Jadwal Poli RSD Mangusada Berubah, DPRD Minta Warga Ikut Memantau

balitribune.co.id I Mangupura - Warga Kabupaten Badung perlu memperhatikan jadwal baru di RSD Mangusada. Pasalnya, terhitung mulai Maret hingga Agustus mendatang, layanan poliklinik akan diujicoba menjadi lima hari kerja.  Pihak RSD mengklaim perubahan jadwal layanan poli ini untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi pasien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.