Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polemik Desa Adat Jero Kuta, Dua Krama Terusir dari Tanah Kelahiran

Bali Tribune / PROTES - Krama yang keberatan dengan Pararem Adat protes dan diamankan petugas dari kerumunan massa

balitribune.co.id | Gianyar - Dua krama Desa Adat Jero Kuta, Pejeng, Tampaksiring diberi waktu hingga dua wuku (dua minggu) untuk mengkemasi barang-barangnya dari pekarangan adat yang ditempati secara turun temurun. Jika dalam hitungan dua minggu masih berdiam diri, maka pekarangannya akan dieksekusi oleh adat dan diusir secara paksa. Hal ini diputuskan dalam pararem yang dibacakan pada Paruman Krama, Minggu (10/10) sore.

Tidak hanya dua krama yang sebelumnya melaporkan dugaan pemalsuan surat kepada prajuru adat ini, 160 KK lainnya yang menempati dari 80 song tanah adat setempat juga diganjar sanksi adat tidak mendapatkan pelayanan adat dengan batas waktu dua bulan. Sebagian besar krama yang hadir justru meminta pararem dilaksanakan. Apalagi, sanksi adat berlipat juga bakal dikenakan kepada Prajuru adat jika tidak melaksanakan pararem tersebut.

Ketegangan pun sempat terjadi saat paruman ditutup. Dimana salah satu warga  yang mewakili krama yang keberatan mencoba menyampaikan pendapat. Namun perwakilan warga yang keberatan ini, justru nyaris menjadi  bulan–bulanan kekesalan ratusan krama yang menghadiri paruman ini. Syukurnya sejumlah petugas kepolisian baik yang berpakaian tertutup maupun terbuka dengan cepat melakukan pengamanan. Hingga parumaan selesai dan kondusivitas dapat terjaga.

Dalam paruman itu, Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng Cokorda Gede Putra Pemayun memaparkan kronologis pemohononan PTSL Tanah adat Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Termasuk penolakan sejumlah krama setelah sertifikat terbit hingga adanya laporan dugaan pemalsuan surat. Dan dalam proses hukum itu, kini Bendesa mengaku  jika dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kesalahan yang tidak saya ketahui hingga hari ini. Namun saya tidak akan merasa jerih untuk mempertahankan tanah adat dalam rangka mengajegkan Desa Adat Jero kuta Pejeng,” tegas mantan anggota DPRD Gianyar ini disambut riuh krama menyemangati.

Dua tahun berpolemik, Bendesa pun tidak ingin disebut melaksanakan keputusan adat secara sepihak atau golongan. Karena itu, dihadapan seluruh krama adat dari empat banjar dibacakan pararem adat menyikapi dua krama adat yang sebelumnya dikenakan sanksi kanorayang dan 160 krma lainnya yang menolak sertifikasi tanah adat setempat. Dalam pararem ini, ditegaskan bahwa krama yang sebelumnya dikenakan sanksi kanorayang, diberi batas dua minggu untuk meninggalkan tanah adat yang selama ini ditempatinya. Jika tidak dilaksanakan, maka prajuru dan krama dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas  dengan mengambilalih tanah adat tersebut.

Sementara krama yang menyatakan keberatan atau menolak sertifikasi tanah adat itu, dikenakan sangksi tidak mendapat pelayanan adat dalam batas waktu  dua bulan. Kalaupun tetap melaksanakan kegiatan adat, maka akan dikenakan penanjung batu berupa 1kg beras dikali jumlah krama adat.

Namun demikian, pihak adat masih membuka pintu agar krama yang dikenakan sangksi ini. Syaratnya, krama harus melaksanakan “Penyangaskara.“  

"Saya tegaskan dalam pelaksanaan pararem ini, krama tidak boleh melakukan tindakan–tindakan yang melanggar hukum, seperti pengerusakan atau yang lainnya,” tegas Cok Pemayun.

Secara terpisah, Gede Julius mewakili ayahnya Made Wisna yang kini diberi waktu dua minggu untuk meninggalkan tanah kelahirannya menyebutkan jika pihaknya  akan mendiskusikan dulu dengan keluarga dan pihak lainnya. Disebutkan, pihaknya tentunya akan melakukan langkah perjuangan.

"Kami akan terus berjuang. Kami yakin bahwa perjuangan kita benar, karena kami punya bukti dan penguasaan fisik yang jelas. Kami tidak pernah melawan dan menyerobot tanah desa. Itu tanah leluhur kami," tegasnya.

wartawan
ANA
Category

"Ni Lukat Lakut" Ekspresi Kritis Atas Kondisi Alam Bali

balitribune.co.id | Negara - Tidak sedikit kegelisahan dan kritik terhadap kondisi dan persoalan yang terjadi di pulau dewata disuarakan melalui pertunjukan seni. Teranyar kritik tajam terhadap degradasi lingkungan dan hilangnya keseimbangan alam di Bali kembali disampaikan oleh Duta Seni Kabupaten Jembrana pada Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ngaku Anggota BNN Bali, Pukul dan Rampas Sepeda Motor

balitribune.co.id | Denpasar - Seorang pria asal Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Domu Hamanay Mau Karaba (25) menjadi korban penganiayaan dan pencurian. Pria asal Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, NTT ini dipukul lalu sepeda motornya diambil oleh dua orang mahasiswa, berinisial IP (26)  dan NPR (24) yang mengaku sebagai anggota BNN Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Kepala BNN RI Puji Kepemimpinan Gubernur Koster, Siap Sinergi Tekan Peredaran Narkotik

balitribune.co.id | Denpasar - Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom  mengapresiasi keteguhan Gubernur Bali dalam menjaga Bali tetap aman, tertib, dan bersih dari narkotika. Ia memuji kepemimpinan Gubernur Koster yang luar biasa dan berhasil memulihkan perekonomian Bali dengan sangat cepat pasca pandemi serta menjaga Bali sebagai wajah terdepan Indonesia di mata pariwisata dunia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Hari Kedua Operasi Patuh Agung 2025, Polresta Denpasar Tindak 75 Pelanggar

balitribune.co.id | Denpasar - Polresta Denpasar kembali melakukan penindakan dalam  Operasi Patuh Agung 2025 yang digelar di kawasan traffic light Simpang Mahendradatta – Jalan Buana Kubu Denpasar Barat, Selasa (15/7). Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Denpasar, Kompol Yusuf Dwi Atmojo dan melibatkan sejumlah personel Satlantas Polresta Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Kepala BNN RI Berikan Kuliah 1000 Mahasiswa di Bali, Fokus Pada Pembentukan Karakter

balitribune.co.id | Denpasar - Kampus diminta lebih proaktif sebagai lembaga akademik, yang menjamin moral anak bangsa secara berkualitas. Permintan ini disampaikan Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom saat memberi kuliah umum kepada lebih dari 1000 mahasiswa Bali di Auditorium Universitas Udayana Jimbaran, Selasa (15/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.