balitribune.co.id | Gianyar - Dua krama Desa Adat Jero Kuta, Pejeng, Tampaksiring diberi waktu hingga dua wuku (dua minggu) untuk mengkemasi barang-barangnya dari pekarangan adat yang ditempati secara turun temurun. Jika dalam hitungan dua minggu masih berdiam diri, maka pekarangannya akan dieksekusi oleh adat dan diusir secara paksa. Hal ini diputuskan dalam pararem yang dibacakan pada Paruman Krama, Minggu (10/10) sore.
Tidak hanya dua krama yang sebelumnya melaporkan dugaan pemalsuan surat kepada prajuru adat ini, 160 KK lainnya yang menempati dari 80 song tanah adat setempat juga diganjar sanksi adat tidak mendapatkan pelayanan adat dengan batas waktu dua bulan. Sebagian besar krama yang hadir justru meminta pararem dilaksanakan. Apalagi, sanksi adat berlipat juga bakal dikenakan kepada Prajuru adat jika tidak melaksanakan pararem tersebut.
Ketegangan pun sempat terjadi saat paruman ditutup. Dimana salah satu warga yang mewakili krama yang keberatan mencoba menyampaikan pendapat. Namun perwakilan warga yang keberatan ini, justru nyaris menjadi bulan–bulanan kekesalan ratusan krama yang menghadiri paruman ini. Syukurnya sejumlah petugas kepolisian baik yang berpakaian tertutup maupun terbuka dengan cepat melakukan pengamanan. Hingga parumaan selesai dan kondusivitas dapat terjaga.
Dalam paruman itu, Bendesa Adat Jero Kuta Pejeng Cokorda Gede Putra Pemayun memaparkan kronologis pemohononan PTSL Tanah adat Desa Adat Jero Kuta Pejeng. Termasuk penolakan sejumlah krama setelah sertifikat terbit hingga adanya laporan dugaan pemalsuan surat. Dan dalam proses hukum itu, kini Bendesa mengaku jika dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan kesalahan yang tidak saya ketahui hingga hari ini. Namun saya tidak akan merasa jerih untuk mempertahankan tanah adat dalam rangka mengajegkan Desa Adat Jero kuta Pejeng,” tegas mantan anggota DPRD Gianyar ini disambut riuh krama menyemangati.
Dua tahun berpolemik, Bendesa pun tidak ingin disebut melaksanakan keputusan adat secara sepihak atau golongan. Karena itu, dihadapan seluruh krama adat dari empat banjar dibacakan pararem adat menyikapi dua krama adat yang sebelumnya dikenakan sanksi kanorayang dan 160 krma lainnya yang menolak sertifikasi tanah adat setempat. Dalam pararem ini, ditegaskan bahwa krama yang sebelumnya dikenakan sanksi kanorayang, diberi batas dua minggu untuk meninggalkan tanah adat yang selama ini ditempatinya. Jika tidak dilaksanakan, maka prajuru dan krama dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas dengan mengambilalih tanah adat tersebut.
Sementara krama yang menyatakan keberatan atau menolak sertifikasi tanah adat itu, dikenakan sangksi tidak mendapat pelayanan adat dalam batas waktu dua bulan. Kalaupun tetap melaksanakan kegiatan adat, maka akan dikenakan penanjung batu berupa 1kg beras dikali jumlah krama adat.
Namun demikian, pihak adat masih membuka pintu agar krama yang dikenakan sangksi ini. Syaratnya, krama harus melaksanakan “Penyangaskara.“
"Saya tegaskan dalam pelaksanaan pararem ini, krama tidak boleh melakukan tindakan–tindakan yang melanggar hukum, seperti pengerusakan atau yang lainnya,” tegas Cok Pemayun.
Secara terpisah, Gede Julius mewakili ayahnya Made Wisna yang kini diberi waktu dua minggu untuk meninggalkan tanah kelahirannya menyebutkan jika pihaknya akan mendiskusikan dulu dengan keluarga dan pihak lainnya. Disebutkan, pihaknya tentunya akan melakukan langkah perjuangan.
"Kami akan terus berjuang. Kami yakin bahwa perjuangan kita benar, karena kami punya bukti dan penguasaan fisik yang jelas. Kami tidak pernah melawan dan menyerobot tanah desa. Itu tanah leluhur kami," tegasnya.
