![](https://balitribune.co.id/sites/default/files/styles/xtra_large/public/field/image/74f69474-4b68-4fa4-97f7-a7542f18b684.jpeg?itok=iUR02tVE)
balitribune.co.id | Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter dan kemajuan suatu bangsa. Akar peradaban sebuah bangsa akan kokoh dan kuat jika pendidikan sebagai fondasi dibangun dengan rantai semangat yang kuat. Pendidikan tidak berjalan sendiri, pendidikan selalu beriringan dengan politik. Realitas ini tidak dapat dipungkiri karena pada kenyataannya pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik karena politik juga sangat berperan dalam pendidikan. Ibarat dua sisi mata uang, yang sering diperdebatkan terkait dengan kebijakan yaitu politik pendidikan dan pendidikan politik. Lantas bagaimana membedakan serta mengeksplorasi kedua konsep tersebut serta implikasinya terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia? Politik pendidikan merujuk langkah strategis untuk memajukan pendidikan melalui sistem kebijakan politik. Sedangkan Pendidikan politik merujuk pada pembelajaran nilai-nilai politik, partisipasi demokrasi, dan pemahaman akan sistem pemerintahan (sistem Pendidikan). Meskipun penting, pendidikan politik harus dijalankan dengan kehati-hatian agar tidak terjerumus ke dalam politisasi yang merugikan, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah sebagai rumah karakter. Pembangunan mentalitas politik mesti dibangun secara adab dan berkeadilan.
Kebijakan politik Pendidikan dilakukan tentu untuk sebuah kemajuan bangsa. Digitalisasi Pendidikan, program Calon Guru Pengerak (CGP) dan Platform Merdeka Belajar yang mendorong digitalisasi pembelajaran adalah bagian dari politik Pendidikan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran di dunia pendidikan. Kedua program ini menggarisbawahi pentingnya digitalisasi dalam transformasi pendidikan. Progam CGP memberikan kesempatan kepada guru untuk memperoleh keterampilan digital dan keterampilan lainnya yang relevan, tentu bukan sekadar penguasaan digitalisasi semata. Akan tetapi, guru harus memahami bahwa Pendidikan lebih berpusat pada peserta didik. Sehebat apapun kurikulum, program Pendidikan dan digitalisasi jika tidak ada keiklasan dan ketulusan dari guru dalam mendidik maka semua akan sia-sia. PMM memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif melalui platform daring, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Akan tetapi, digitalisasi Pendidikan sebagai mediamorfosis belajar tidak boleh melupakan marwah Pendidikan yang ada pada guru karena tanpa kehadiran sosok guru maka Pendidikan akan menjadi rapuh. Belajar di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja jika sosok guru diabaikan maka pendidikan akan menjadi liar tanpa arah dan akan membahayakan karakter bangsa. Konsep Pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara harus dibangkitkembalikan bahwa sekolah sebagai taman Pendidikan bukan sebagai hotel prodeo.
Konsep pendidikan politik dan politik pendidikan perlu dipahami agar kita dapat membangun harmoni yang seimbang antara pendidikan dan politik. Politik pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh tanpa terjebak dalam kepentingan politis sempit. Sebaliknya, pendidikan politik harus diperkenalkan secara netral dan tidak memihak, dengan fokus pada pembentukan karakter, partisipasi demokrasi, dan pemahaman sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
Pentingnya menjaga netralitas dalam pendidikan politik tidak boleh diabaikan. Lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan netral, di mana anak-anak dan generasi muda dapat belajar tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Pejabat politik harus memahami batasan ini dan tidak menggunakan sekolah atau rumah pendidikan sebagai platform untuk mempromosikan agenda politik praktis. Sebaliknya, mereka dapat berperan sebagai pembawa informasi tentang demokrasi yang bersih dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik yang sehat.
Dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika politik dan pendidikan, penting bagi kita untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini dan bagaimana mereka dapat saling melengkapi tanpa mengganggu satu sama lain. Dengan membangun harmoni antara politik pendidikan dan pendidikan politik, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang kuat dan masyarakat lebih terlibat secara demokratis.
Mari kita lihat sejauh mana implikasi politik pendidikan yang seharusnya diterapkan guna tercapai keseimbangan yang harmoni. Sejauh ini akses dan kualitas pendidikan semakin masif digaungkan dengan adanya Guru pengerak dan Plafrom merdeka belajar yang diperluas sampai kedaerah-daerah yang terpencil dan terpinggirkan. Keterampilan guru yang diperkuat dengan program guru pengerak menjadi senjata jitu peningkatan kompetensi guru dan PMM yang memfasilitasi pembelajaran inovatif guru yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan individual siswa dimana guru bisa mengadopsi strategi mengajar guru lainnya di platform merdeka mengajar, sekalipun banyak keluhan guru.
Lantas bagaimana dengan pendidikan politik? Spesifikasinya adalah menjaga netralitas dan membangun kesadaran demokratis. Pendidikan politik berkaitan dengan pembentukan karakter dan kesadaran politik warga negara. Di sini, penting untuk memastikan bahwa pendidikan politik berlangsung dalam lingkungan yang netral dan tidak dipolitisasi secara praktis. Sekolah dan institusi pendidikan harus menjadi tempat di mana siswa dapat belajar tentang sistem demokrasi yang bersih tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Lagkah konkrit implikasi pendidikan politik di sekolah, Yaitu : pertama pembentukan karakter dan kesadaran politik. Pendidikan politik membantu siswa memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokratis dan membangun kesadaran politik yang sehat. Kedua, mencegah politisasi di institusi pendidikan dengan menjaga netralitas, kita dapat mencegah politisasi yang berpotensi merugikan siswa dan proses pendidikan secara keseluruhan.
Dalam pembangunan sistem pendidikan yang ideal, kedua konsep ini seharusnya bekerja bersamaan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik. Politik pendidikan harus fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan, sementara pendidikan politik harus memastikan bahwa siswa dilengkapi dengan pengetahuan dan kesadaran politik yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Pemilihan Osis di sekolah adalah salah satu bentuk Pendidikan politik dalam hal pembelajaran demokrasi yang merupakan bagian dari politik Pendidikan.
Pembangunan masa depan pendidikan Indonesia, penting untuk memahami dan mengintegrasikan kedua konsep ini dengan bijak. Politik pendidikan harus mendorong inovasi dan akses yang lebih luas, sementara pendidikan politik harus memastikan bahwa nilai-nilai demokratis dan kesadaran politik ditanamkan pada setiap generasi. Hanya dengan menjembatani politik pendidikan dan pendidikan politik, kita dapat mencapai sistem pendidikan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Mari ciptakan rumah karakter menjadi taman untuk belajar sehingga tercipta rumah Pendidikan yang indah dan harmoni. Rahayu...