Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polres Klungkung Tandatangani Pakta Integritas WBK

Bali Tribune/sug
Penandatanganan Pakta Integritas

Semarapura | Bali Tribune.co.id - Guna mewujudkan pelayanan publik secara maksimal dan profesional jajaran Polres Klungkung terus berinovasi untuk menuju pelayanan publik yang terbaik. Menyikapi keinginan mulia tersebut, di Lapangan Polres Klungkung, Rabu (13/3), dilaksanakan  Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh jajaran  Polres Klungkung Tahun 2019.

Sekain Kapolres Klungkung AKBP Komang Sudana,SIK juga hadir  Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Kasdim Kodim 1016/Klungkung, Ida Dalem Semara Putra, Ketua Pengadilan Klungkung yang diwakilkan, Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Ketua Ombudsman RI Bali yang diwakili Ni Nyoman Sri Widianti, Pejabat Utama Polres Klungkung, Seluruh Kapolsek, Perwira dan staf Polres serta Para Tokoh Agama.

Kapolres Klungkung AKBP I Komang Sudana,S.H.,S.I.K.,M.H. dalam sambutannya mengatakan, pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan sebuah predikat yang diberikan kepada lembaga instasi yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui reformasi, birokrasi, dimana untuk mendapat predikat WBK/WBBM harus memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan, tata laksana,penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,penguatan akuntabilitas kinerja,dan penguatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan perpres no 10 tahun 2012, tentang grand desain reformasi birokrasi pemerintah khususnya dalam hal pencegahan korupsi danpeningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Polres Klungkung berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diawali melalui pencanangan pembangunan zona integritas dengan mengundang para FKPD, dan Tokoh Agama, dengan maksut bersama-sama untuk ikut mengawasi kinerja Polres Klungkung,” terangnya.

Pada puncak acara Kapolres Klungkung membacakan Ikrar yang di ikuti seluruh personil Polres Klungkung dilanjukan dengan penandatangannan fakta itegritas oleh unsur FKPD dan pelepasan balon ke udara yang diawali dengan bondres promoter kamtibmas Polres Klungkung. sug

wartawan
habit
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.