Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PON Jabar Diundur - KONI Bali Khawatirkan Dana

Ketut Suwandi

Denpasar, Bali Tribune

Kabar diundurnya gelara PON oleh Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XIX/2016 Jawa Barat dari September ke Oktober, membuat KONI Bali galau. Sebab, jika benar diundur, maka dipastikan terjadi pembengkakan anggaran yang mesti dikeluarkan senilai miliaran rupiah.

“Saya dengar kabarnya memang PON Jawa Barat diundur menjadi Oktober, kalau ini terjadi, maka akan ada pembengkakan dana yang mesti kami keluarkan miliaran rupiah, sebab dalam sebulan rata-rata KONI Bali membutuhkan dana Rp2,5 miliar untuk keperluan PON tersebut,” ujar Ketua Umum KONI Bali, Ketut Suwandi, Rabu (30/3).

Suwandi mengaku belum tahu pasti apa alasan diundurnya gelaran empat tahun sekali ini. dia menambahkan, PON Jawa Barat rencananya dilaksanakan 17-29 September. Awalnya, lanjut Suwandi, PON dihelat 9-21 September 2016 namun karena benturan dengan hari raya Idul Adha, maka diundur menjadi 17-29 September. “Nah, yang pengunduran kedua kalinya itu, saya belum tahu alasannya,” sambungnya.

Selaku peserta PON, pihaknya masih menunggu surat resmi dari PB PON mengenai diundurnya kegiatan itu menjadi Oktober. Bali sendiri, kata dia, kini telah meloloskan sebanyak 370 atlet, yang jika ditambah dengan pelatih dan ofisial, maka dipastikan kontingen Bali ke PON Jabar nanti mencapai 500 orang. Jumlah ini hampir mengalami peningkatan 100 persen dari jumlah atlet lolos saat PON Riau 2012 silam yang kurang dari 200 atlet.

Lebih jauh Suwandi mengatakan, jumlah atlet lolos PON Jabar dibanding PON Riau, yang mencapai dua kali lipat, juga berimbas pada kebutuhan anggaran yang kian besar. Oleh karenanya Suwandi berharap Pemprov Bali membijaksanainya dengan meningkatkan anggaran kepada KONI Bali.

Suwandi mengatakan dirinya bersama staf dan pengurus KONI Bali lainnya telah menghitung keperluan dana tambahan, yakni mencapai Rp18 miliar. “Kami secara resmi sudah mengajukan anggaran tambahan ke Pemprov Bali, semoga mendapat persetujuan sehingga Bali bisa mengirim atlet sesuai jumlah yang lolos PON,” demikian Suwandi.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Sektor Pariwisata dan UMKM Jadi Motor Utama, Kinerja Fiskal Bali 2026 Tumbuh Solid

balitribune.co.id | Denpasar - Secara umum, kinerja fiskal Bali di awal 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi di atas nasional, pendapatan negara dan daerah yang meningkat dua digit, serta ekspansi kredit UMKM menjadi sinyal optimisme terhadap daya tahan ekonomi Pulau Dewata di tengah dinamika global.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.