Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pos Pantau Jadi Tempat Penitipan Barang

pos Payangan
BERANTAKAN - Kondisi bangunan pos pantau di pertigaan Payangan Batur Selatan berantakan.

BALI TRIBUNE - Bangunan pos pantau di pertigaan Payangan di Desa Batur Selatan, Kintamani sudah sejak lama tidak terawat. Bangunan pos yang mencaplok sebagian trotoar itu kondisinya sangat memprihatinkan. Atap pos gentenya banyak yang sudah lepas, tembok pos sudah mulai kusam dan dipenuhi coretan  serta bagian kaca dari pos tersebut  juga nampak kusam. Karena saking lamanya tidak difungsikan, banguan pos tersebut kini dimanfaatkan untuk tempat penitipan barang oleh pedagang.

Salah seorang warga Ni Ketut Merki mengatakan kalau bangunan pos sudah rusak dan tidak difungsikan sejak lama. Kadang bangunan pos dimanfaatkan warga sewaktu-waktu jika ada kegiata upacara keagamaan. “Kadang pos dimanfaatkan oleh pecalang jika ada upacara keagamaan,” ujarnya.

Sementara warga lainya mengatakan pos tersebut dibangun sudah lama, kira-kira tahun 1990-an oleh Dinas Pariwisata. Karena tidak pernah tersentuh pemeliharaan, kondisi pos sangat memprihatinkan. Bahkan karena tidak pernah dimanfaatkan kini banguan pos beralih fungsi dijadikan tempat penitipan barang oleh pedagang. “Sudah sejak lama tidak ada petugas yang menempati pos tersebut, kini pos justru  dijadikan tempat penitipan barang,” ujarnya

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disparbud) Bangli I Wayan Adnyana saat dikonfirmasi terkait bangunan pos yang mangkrak tersebut mengatakan untuk banguan pos bukan merupakan aset dari Disparbud.  “Itu bukan aset kami, tidak tercacata dalam aset kami,” ujarnya.

wartawan
Agung Samudra
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.