Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Prajurit Kodam IX/Udayana Siap Dukung Pemulihan Ekonomi

Bali Tribune / RAPIM - Pangdam IX/Udayana Jenderal Sonny Aprianto saat memimpin dan membuka Rapim Kodam IX/Udayana di Aula Udayana Makodam IX/Udayana, Denpasar, Kamis (17/3).

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi perkembangan situasi yang terjadi belakangan ini, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto, SE, MM, menegaskan, agar seluruh prajurit dan satuan meningkatkan realisasi kegiatan ketahanan pangan guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui kegiatan non program berupa pembangunan pompa hidram untuk pertanian maupun dalam bentuk pendampingan perternakan ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB).

"Kedepan, saya perintahkan kepada masing-masing Korem jajaran Kodam IX/Udayana, agar memiliki pembinaan teritorial (binter) unggulan yang pelaksanaannya dilakukan langsung oleh prajurit untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat," tegas Jenderal Sonny Aprianto, ketika memimpin dan membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam IX/Udayana di Aula Udayana Makodam IX/Udayana, Denpasar, Kamis (17/3).

Hal ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Rapim TNI AD TA 2022 yang digelar di Mabesad, Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapim kali ini bertemakan “Prajurit Kodam IX/Udayana Sejahtera dan Profesional sebagai Pilar TNI AD dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural di Wilayah”, diikuti seluruh Komandan/Kabalak Kodam IX/Udayana dan jajaran, baik secara langsung maupun via virtual.

Kegiatan Rapim kata Pangdam, adalah salah satu langkah strategis sebagai wahana para Komandan Satuan (Dansat) untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi guna membahas program serta strategi dalam menghadapi tantangan kedepan, yang dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis terkini, visi misi pemerintah, dan berbagai persoalan yang membutuhkan solusi.

"Jadikan Rapat Pimpinan Kodam IX/Udayana ini sebagai forum komunikasi dan koordinasi dalam memantapkan perencanaan untuk pelaksanaan program Kodam IX/Udayana di Tahun Anggaran 2022 ini," perintah jenderal TNI AD bintang dua itu, seraya menjelaskan, kegiatan rapim ini merupakan forum dan sarana untuk menyampaikan informasi aktual tentang tantangan yang dihadapi, termasuk hal menonjol satuan, sehingga dalam pelaksanaan tugas kedepan, program dan kegiatan di satuan jajaran Kodam IX/Udayana dapat berjalan dengan optimal.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Kodam IX/Udayana, Pangdam menyarankan, agar dilaksanakan secara holistik dengan mensinergikan antara kekuatan dan institusi, yang kebijakannya juga terfokus pada output maupun outcome. "Laksanakan koordinasi antarsatuan dan Staf Umum Kodam IX/Udayana dengan sebaik-baiknya, sehingga kebijakan yang diambil Satuan Atas dapat terintegrasi menjadi satu kebijakan yang utuh," ujar alumni 1990 tersebut.

Beberapa kebijakan pimpinan TNI AD guna mewujudkan profesionalisme prajurit, juga disampaikan Pangdam seperti, kebijakan bidang perencanaan, intel, operasi, personel, logistik, teritorial, dan pengawasan, sehingga terwujud kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para pimpinan satuan yang selaras dalam medukung pemerintah dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengakhiri amanatnya, Pangdam menaruh harapan kepada seluruh peserta rapim, agar lebih jeli mencermati perkembangan situasi yang terjadi di wilayah masing-masing, dengan meningkatkan sinergitas bersama aparat pemerintah daerah dan komponen masyarakat lainnya, serta memahami dengan benar mekanisme penanganan masalah dan prosedur tetap (protap) yang berlaku.

Turut hadir, Kasdam IX/Udayana, Irdam IX/Udayana, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Danrem 163/Wi4a Satya, Asrendam IX/Udayana, para Asisten Kasdam IX/Udayana, kedua Liaison officer (LO) Kodam IX/Udayana, seluruh Komandan/Kabalak satuan jajaran Kodam IX/Udayana. Serta secara virtual juga diikuti Danrem 161/Wira Sakti beserta jajaran, Danrem 162/Wira Bhanti beserta jajaran, serta Danbrigif 21/Komodo.

wartawan
JOK
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.