balitribune.co.id | Denpasar - Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Kordinasi yang digelar KPw BI Bali yang mengambil tema "Peningkatan Elektronifikasi Pembayaran (Transaksi Non Tunai) di Toko Ritel dan Pusat Pembelanjaan," terungkap jika program diskon yang kerap dilakukan pusat pembelanjaan ataupun shopping mall ternyata dianggap ampuh untuk merangsang penggunaan uang elektronik atau non tunai. Hal itu dikatakan Sekretaris Pusat Pengelola Pusat Belanja Indonesia DPD Bali, Zenzen Guisi Halmis di Kantor KPw BI Bali, Rabu (10/7).
Dari asosiasi sebenarnya dikatakan Zenzen mendorong dan menghimbau para tenan untuk menggunakan non tunai dalam menerima transaksi, namun semua kebijakan tergantung para tenan. Pihaknya tidak bisa memaksa, karena hanya menyediakan tempat saja. "Program ini sebenarnya bagus karena didukung oleh beberapa bank, artinya benefitnya bisa ke bank juga ke tenant, apalagi ada kemudahan dalam transaksi," katanya.
Dukungan dari masing-masing tenan memang diperlukan, akan tetapi perlu disadari tenant yang ada hampir 70 persen berkantor pusat di Jakarta. "Kita minta kepada Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran agar tenant yang ada bisa ikut mendorong terciptanya transaksi non tunai atau program Gerakan Non Tunai," imbuhnya.
Seperti diketahui Pemerintah melalui Bank Indonesia terus mendorong penggunaan uang non tunai, hal ini sesuai dengan PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik. Sosialisasi terus dilakukan baik kepada perbankan, merchant ataupun masyarakat. Deputi Direktur KPw BI Bali, Teguh Setiadi disela Focus Group Discussion dengan perbankan di Bali bersama para tenan mengatakan tujuan dari pertemuan ini yaitu adanya peningkatan transaksi non tunai agar lebih membudaya lagi.
"Kalau untuk generasi milenial penggunaan uang elektronik sudah "well accepted" atau bisa diterima, tapi untuk generasi sebelumnya yang masih perlu di dorong kesadarannya," ucap Teguh.
Dihadapkan pada budaya atau tradisi memegang uang tunai itu masih ada dan porsinya cukup besar, tapi data yang ada di BI menunjukkan transaksi non tunai mengalami peningkatan. Teguh menyebutkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Bali mencapai 2.995.520., yang terdiri dari ATM (3.17.744 kartu), debet (2.316.714 kartu), kartu kredit (361.059 kartu), sedangkan nilai transaksi hingga Mei 2019 mencapai Rp2,2 triliun.
"Cenderung meningkat transaksi non tunai dibandingkan tahun lalu," ujarnya.
Lantas Teguh juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi terkait sosialisasi penggunaan uang elektronik antaranya soal kebiasaan, artinya kalau tidak memegang duit dirasa kurang pas, terutama bagi masyarakat yang di pelosok dan generasi sebelumnya. Infrastruktur juga mempengaruhi, terutama jaringan signal dari provider, lantas juga soal biaya yang dikenakan oleh perbankan atas penggunaan kartu (perbankan-issuer).
"Satu hal yang menggangu jika sering gagalnya transaksi non tunai akibat infrastruktur yang rusak, malahan masyarakat kembali ke pembayaran tunai, masyarakat kapok jadinya," ungkapnya sembari berharap terciptanya satu mesin EDC untuk semua bank. "Jadi ndak perlu diatas meja kasir banyak ada mesin EDC," sebutnya lagi.
Apa yang disampaikan Teguh bukan tanpa sebab, pasalnya ketika masyarakat tidak menggunakan tunai lagi, jadi banyak kartu dengan banyak PIN, tentu ini problem tersendiri yang mesti dipecahkan.
"Untuk itu kita ingin satu mesin EDC bisa digunakan oleh semua bank, dengan satu kartu juga," tandasnya. /uni
