Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Properti Turun Hingga 90%, DPD REI Bali Musda Online

Bali Tribune / REI - Pengurus DPD REI Bali saat membahas Musda online

balitribune.co.id | Denpasar – Hampir semua sektor merasakan dampak pandemi Covid-19 yang telah menyebar di Tanah Air pada awal Maret 2020 lalu. Hingga kini tercatat belasan ribu orang di Indonesia terinfeksi wabah global tersebut. Sedangkan di Bali, saat ini terkonfirmasi 300 orang lebih yang terinfeksi virus Wuhan, Tiongkok. Dalam situasi ini, pariwisata dan turunannya paling terkena dampak karena sejumlah hotel dan restoran menutup usahanya hingga memberhentikan para pekerjanya. 

Hal tersebut juga membawa dampak pada penjualan properti yang digarap oleh para pengembang dari Real Estat Indonesia (REI) Bali. Demikian disampaikan Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permana Widura di Denpasar, Minggu (17/5). Dikatakannya, pandemi Covid-19 tentunya menjadi suatu tantangan bagi pengembang untuk bisa tetap berkarya tanpa mengurangi rasa keamanan setiap orang.

"Sejak Covid-19 merebak, bukan hanya sektor perumahan tapi hampir semua sektor usaha kena imbas. Bali secara khusus kita memahami hampir 70 persen lebih tergantung pariwisata dan yang paling terkena imbas. Saya saat ini melihat penurunan signifikan (sektor properti) karena daya beli masyarakat sangat turun begitu banyak hotel ditutup karyawan di PHK yang berimbas pada usaha lain," bebernya yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua REI Bali

Begitupun dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) REI 2020 yang awalnya dijadwalkan pada 6 April 2020 namun karena penyebaran Covid-19 kegiatan tersebut ditunda hingga 18 Mei 2020. Kali ini REI Bali pertama kali melakukan Musda melalui teleconference atau secara online setelah mendapat persetujuan dari DPP REI. 

Menurut dia, Musda online ini akan menghadirkan pengurus DPD REI Bali dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yakni menggunakan masker, social distancing, mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer bahkan rapid test sehari sebelum Musda online. 

Pihaknya pun mengapresiasi pemerintah yang tidak mengambil kebijakan lockdown namun menggunakan upaya lain dalam menangani penyebaran Covid-19. "Dengan New Normal kita bisa beradaptasi dengan keadaan bukan berarti berkawan dengan Covid-19 tetapi melihat peluang-peluang usaha pada New Normal ini," jelasnya.

Pande berharap, selama ini regulasi rumah subsidi dari Menteri PUPR yakni seluas 60 meter persegi luasan lahan. Namun di Bali terdapat kabupaten yang memberlakukan  luasan lahan minimal 1 are. "Ini agak bertentangan dengan PUPR. Dalam hal ini kita harapkan kerja sama pemerintah supaya saling bersinergi. Perbankan juga yang selama ini berpartner dengan kami, tentunya kami harapkan pada masa pandemi ini kami selaku developer butuh perhatian dari perbankan," ucap Pande.

Sementara itu Ketua Panitia Musda X DPD REI Bali, Gede Semadi Putra mengatakan, pada Musda kali ini akan membahas program kerja, sidang pemilihan ketua periode 2020-2023, membahas virus Corona berpengaruh terhadap bisnis REI. "Kita setiap 3 tahun sekali harus Musda pemilihan ketua baru dan program-program kerja 3 tahun ke depan dan pertanggungjawaban ketua sebelumnya," imbuhnya. 

Sementara itu calon Ketua DPD REI Bali periode 2020-2023, I Gede Suardita mengungkapkan sejak pandemi global ini menyebar di Bali penjualan rumah menengah keatas senilai Rp 500 juta keatas mengalami penurunan signifikan hingga 90%. "Dimulai dari pertengahan Maret sampai sekarang penjualan rumah menengah keatas menurun," katanya.

Sedangkan untuk rumah menengah kebawah saat ini masih ada pembelinya, namun dengan proses seleksi bank yang sangat ketat daripada sebelum pandemi. "Konsumen cash jarang sekali. Dimana perbankan yang saya monitor sejak April tidak mau mengeluarkan kredit. Mempersulit persyaratan pembiayaan di pariwisata dan turunannya memang dipending," beber Suardita.  

Harapannya kata dia, dalam kondisi sulit seperti ini seharusnya bank lebih peduli terhadap pengusaha. Dimana bank tidak mengeluarkan kredit otomatis uang di masyarakat tidak akan beredar sehingga perekonomian akan lumpuh. "Bank sekarang lebih banyak program relaksasi debitur sesuai dengan POJK. Harapan saya Juni ini bank dengan New Normal ini lebih membuka diri karena ada yang tidak terdampak seperti ASN, TNI, Polri dan BUMN," jelasnya. 

Sebagai calon Ketua REI Bali, kedepan dia akan berupaya lebih menjalin kerja sama dengan bank dalam pembiayaan rumah sehingga para developer bisa bertahan pasca-pandemi Covid-19. "Supaya ada relaksasi pro ke pengusaha. Karena April, Mei pendapatan nol. Dari April sebagian besar proyek berhenti," ungkapnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Kuasa Hukum Prajuru Pura Tangkas Koriagung Tunggu Itikad Baik Bendesa Adat Tangkas

balitribune.co.i | Semarapura - Polemik sanksi yang dijatuhkan Desa Adat Tangkas pada prajuru Pura Tangkas Koriagung, Diduga Penuhi Unsur Tindak Pemaksaan dengan menjatuhkan sanksi kesepekang. Di hadapan media, Kuasa Hukum Wayan Sumardika CS menyatakan siap tempuh jalur hukum terkait  pemberian sanksi adat terhadap lima prajuru Pura Pusat Kawitan Tangkas Kori Agung memasuki babak baru. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Zurich Entrepreneurship Program Bekali Keterampilan Wirausaha Masa Depan bagi 6 Ribuan Pelajar

balitribune.co.id | Jakarta - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keterampilan kewirausahaan hingga pemanfaatan teknologi digital, Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, dan Prestasi Junior Indonesia memperkuat dampak Zurich Entrepreneurship Program (ZEP) dengan membekali 6.125 siswa SMA dan SMK di sepuluh kota pada tahun ajaran 2026–2027.

Baca Selengkapnya icon click

Tangani Inflasi, Pemkot Depasar Fokus Stabilkan Harga Pangan

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret Pemerintah Kota Denpasar dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Buka Jalan Demutualisasi Bursa Efek, Kepemilikan Saham Dibatasi 5 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Struktur kepemilikan Bursa Efek di Indonesia memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026), yang menjadi dasar hukum pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek.

Regulasi tersebut berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026. OJK menjelaskan penerbitan aturan itu melalui siaran pers, Senin (21/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.