Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Proxy War Paling Berbahaya adalah Narkoba

Narkoba
Jenderal Gatot Nurmantyo

Bogor, Bali Tribune

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, mengingatkan kembali jika Indonesia saat ini tengah menghadapi bahaya proxy war atau perang asimetris. Proxy war terjadi di Indonesia melaui beberapa cara, di antaranya narkoba, konflik antarkelompok, maupun terorisme.

“Narkoba menjadi salah satu proxy war yang paling membahayakan dan menjadi bisnis terbesar di Indonesia,” kata Gatot saat mengisi kuliah umum di hadapan mahasiswa pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) di Aula Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Sentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/8).

“Bisnis yang paling besar di negeri ini adalah bisnis narkoba, tapi itu adalah bisnis yang ilegal. Pebisnis ilegal pasti merapat ke aparat keamanan, mencari perlindungan di situ. Bisa polisi, bisa TNI, kejaksaan, dan hakim.” Gatot meyakini narkoba di Indonesia sudah menjadi perang candu seperti halnya yang pernah terjadi di Tiongkok sejak zaman dinasti.

Ia mencatat sekitar 5,1 juta penduduk sudah menjadi penyalahguna narkoba. Sebanyak 15 ribu orang di antaranya meninggal setiap tahun. Sama halnya dengan narkoba, Gatot juga mengingatkan bahaya terorisme yang kini mulai dipupuk terhadap anak di bawah umur. Contoh kasus ini sudah terjadi di Syria. Sejumlah anak-anak asal Indonesia dilatih perang oleh kelompok radikal ISIS.

“Anak kecil dan pemuda dilatih di Syiria. Berapa (teroris) mantan narapidana? Berapa yang berkedok yayasan tapi menerima anggaran yang besar? Dan anggaran yang paling besar berasal dari Australia, Malaysia, Filipina, dan Brunei,” tuturnya.

Hanya saja, kata Gatot, Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menanggulangi terorisme. Terorisme masih dipandang sebagai kejahatan kriminal dan hanya bisa ditindak jika pelakunya sudah berbuat aksi teror.

“Kita diserang, tapi kaya orang diikat tangannya. Gak bisa apa-apa karena undang-undangnya. Maka itu saya katakan alangkah bodohnya bangsa ini kalau masih mendefinisikan teroris sebagai kejahatan kriminal,” kata Gatot.

Kendati demikian, Indonesia masih bisa keluar dari ancama proxy war dengan berkomitmen menjadi negara agraris, maritim, dan industri. Gatot pun mengajak para generasi muda untuk menjadi agen perubahan dan pemersatu bangsa. “Mari kita bersatu dalam mencegah perang agar tidak lagi mengancam Indonesia,” ajak Gatot.

wartawan
habit

Waka Densus 88 Brigjen Pol I Made Astawa Jadi Wakapolda Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Roda mutasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali berputar. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Nomor: ST/99/I/KEP/2026 tertanggal 15 Januari 2026, sejumlah perwira menengah dan tinggi di lingkungan Polda Bali resmi berganti.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wujudkan Bangli Kota Pendidikan, UHN Sugriwa Siap Buka Prodi Kedokteran Berbasis Kearifan Lokal

balitribune.co.id | Bangli - Ambisi Kabupaten Bangli untuk bertransformasi menjadi Kota Pendidikan kian mendekati kenyataan. Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa secara resmi memulai tahapan pembukaan Program Studi (Prodi) Kedokteran Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter melalui proses visitasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Jumat (23/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tragedi Banjar Kuwum, Jasad Balita Ditemukan di Pantai Batubelig, Sang Ibu di Tukad Ege

balitribune.co.id | Tabanan – Keberadaan ibu dan balita yang hanyut dalam tragedi longsor dan banjir di Banjar Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga akhirnya ditemukan. Keduanya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Bahkan, keberadaan jasad mereka ditemukan dengan jarak yang terpaut jauh.

Baca Selengkapnya icon click

63 Tahun Menanti Janji, Ahli Waris Ancam Segel SDN 3 Banjar Buleleng

balitribune.co.id | Singaraja - Siswa SDN No 3 Banjar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng, terancam kehilangan tempat belajar. Ahli waris pemilik lahan mengancam akan menutup operasional sekolah karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng dianggap abai dalam menyelesaikan status kepemilikan lahan seluas 16 are tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.