Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Proyek Dermaga Cruise Mangkrak Lagi, Urukan Break Water Jadi Spot Mancing

Bali Tribune/ MANGKRAK - Dermaga Cruise Tanah Ampo yang kembali mangkrak setelah sempat dilakukan pembangunan Break Water dan Jetty Ramdoor.

balitribune.co.id | Amlapura - Hingga saat ini kelanjutan proyek Dermaga Cruise Tanah Ampo, di Kecamatan Manggis, Karangasem masih saru gremeng alias tidak jelas. Padahal sebelumnya dari dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan telah dipergunakan untuk pembangunan Breakwater atau pemecah gelombang dan ombak. Hanya saja proyek pembangunan Break Water itu juga ikutan-ikutan mangkrak dan tidak jelas kelanjutannya. Dari pantauan koran ini, Senin (20/5), tampak alat berat terparkir landasan dermaga cruise mangkrak yang dibangun pada masa pemerintahan Bupati I Wayan Geredeg tersebut, sementara ditengah perairan di sisi barat landasan dermaga terdapat tiang pancang besi yang sudah berkarat dan nyaris keropos oleh air laut dan urugan beton dan batu penahan gempuran ombak. Urukan beton dan batu tersebut saat ini sudah mulai dimanfaatkan oleh sejumlah pemancing sebagai spot mancing yang bagus, selain di sepanjang landasan dermaga. Dermaga cruise Tanah Ampo sendiri memang sudah mangkrak sejak selesai dibangun sekitar 10 tahun lalu, dimana menurut informasi para nahkoda kapal Cruise tidak berani menyandarkan kapal pesiar mereka di dermaga tersebut dengan alasan panjang landasan dermaga dan kontruksi dermaga yang dianggap kurang layak dan kurang memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Alhasil para nahkoda kapal terpaksa memarkir atau lego jangkar kapal mereka ditengah perairan, sedangkan untuk melabuhkan ribuan penumpang mereka yang ingin berkunjung ke Karangasem, digunakan kapal sekoci ke dermaga apung yang dibuat oleh pemerintah kala itu. Tidak berlangsung lama, dermaga apung itu pun hancur oleh kerasnya hantaman ombak dan bahkan satu tiang pancang dermaga patah oleh hantaman dermaga apung. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kala itu agar dermaga cruise itu disinggahi kapal pesiar, namun sayangnya nahkoda kapal pesiar merasa lebih aman untuk sandar di Pelabuhan Benoa atau di Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng. Dari lobi-lobi kepusat, akhirnya pemerintah pusat menyetujui untuk mengucurkan anggaran guna pembangunan Break Water dan Jetty Ramdoor agar dermaga dan pelabuhan mangkrak tersebut bisa dioperasikan dan menghasilkan pundi rupiah bagi PAD. Namun sayangnya sampai saat ini proyek pembanguna  Break Water dan Jetty Ramdoor juga macet ditengah jalan. Tokoh masyarakat Desa Tanah Ampo, I Made  Suyadnya, di Pelabuhan Tanah Ampo, Senin (20/5) , mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembangunan Dermaga Cruise yang sudah hampir 10 tahun mangkrak tersebut. “Kami sebagai masyarakat Tanah Ampo tentunya berharap agar pemerintah segera menuntaskan pembangunan dermaga tersebut, sehinga dampaknya bisa dirasakan oleh warga kami seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan pemasukan bagi desa kami,” ucap Suyadnya yang juga mantan Bendesa Adat Tanah Ampo ini. Disebutkannya jika sebelumnya kepada masyarakat setempat, pihak kementrian pernah mengatakan akan melanjutkan proyek pembangunan Break Water dan Jetty Ramdoor hingga selesai. Warga Tanah Ampo menurutnya sangat menunggu hal tersebut. Sedangkan ketika disinggung soal pensertifikatan tanah desa dan tanah warga yang sebagiannya dipakai untuk pembangunan jalan dan bangunan terminal pelabuhan, Suyadnya mengaku sampai saat ini masih menunggu janji pemerintah untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah tersebut. Sedangkan mengenai sertifikat tanah milik warga yang diambil pemerintah dan sempat dikabarkan tidak jelas keberadaannya, Suyadnya mengatakan jika sertifikat tanah tersebut sudah ketemu dan ternyata dipegang oleh Dinas PU Karangasem. uni

wartawan
Redaksi
Category

Jeritan Petani Karangasem: Jatah Subsidi Seret, Pupuk Non-Subsidi Tak Terbeli

balitribune.co.id | Amlapura - Kelangkaan pupuk yang terjadi selama beberapa bulan terakhir mulai dikeluhkan oleh petani di sebagian besar Subak di Kabupaten Karangasem. Di Subak Susuan, Desa Jasri, Karangasem, beberapa petani mengaku krisis pupuk ini bahkan sudah berlangsung selama hampir tiga musim tanam terakhir.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Kesehatan Ajak Peserta Manfaatkan Berbagai Kemudahan Aplikasi JKN

balitribune.co.id | Denpasar - Sebagai salah satu bentuk implementasi perlindungan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, maka BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan berbagai aplikasi JKN yang menghadirkan kemudahan. Aplikasi tersebut khususnya adalah layanan tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi Via WA (Pandawa).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila, Walikota Jaya Negara Ajak Kolaborasi Bangun Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6/2026). Apel ini merupakan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan roda pemerintahan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Bupati Karangasem Ajak Masyarakat Teguhkan Nilai Pancasila Sebagai Fondasi Persatuan dan Perdamaian ​

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Lapangan Tanah Aron, Amlapura, pada Senin (1/6/2026).

​Bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, S.E., sementara Komandan Upacara dipercayakan kepada Kapten Inf. I Komang Sumadana (Pasiter Kodim 1623/Karangasem).

Baca Selengkapnya icon click

Fraksi PDIP Tabanan Sebut Putusan MK Soal Kuota 30 Persen Perempuan Langkah Progresif

balitribune.co.id I Tabanan - Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tabanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 merupakan terobosan besar bagi demokrasi Indonesia.

Putusan yang mewajibkan parpol memenuhi kuota 30 persen perempuan dengan ancaman pencoretan di daerah pemilihan (dapil) tersebut dianggap sebagai langkah nyata dalam menjamin keadilan politik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.