Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Proyek Dermaga Cruise Mangkrak Lagi, Urukan Break Water Jadi Spot Mancing

Bali Tribune/ MANGKRAK - Dermaga Cruise Tanah Ampo yang kembali mangkrak setelah sempat dilakukan pembangunan Break Water dan Jetty Ramdoor.

balitribune.co.id | Amlapura - Hingga saat ini kelanjutan proyek Dermaga Cruise Tanah Ampo, di Kecamatan Manggis, Karangasem masih saru gremeng alias tidak jelas. Padahal sebelumnya dari dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan telah dipergunakan untuk pembangunan Breakwater atau pemecah gelombang dan ombak. Hanya saja proyek pembangunan Break Water itu juga ikutan-ikutan mangkrak dan tidak jelas kelanjutannya. Dari pantauan koran ini, Senin (20/5), tampak alat berat terparkir landasan dermaga cruise mangkrak yang dibangun pada masa pemerintahan Bupati I Wayan Geredeg tersebut, sementara ditengah perairan di sisi barat landasan dermaga terdapat tiang pancang besi yang sudah berkarat dan nyaris keropos oleh air laut dan urugan beton dan batu penahan gempuran ombak. Urukan beton dan batu tersebut saat ini sudah mulai dimanfaatkan oleh sejumlah pemancing sebagai spot mancing yang bagus, selain di sepanjang landasan dermaga. Dermaga cruise Tanah Ampo sendiri memang sudah mangkrak sejak selesai dibangun sekitar 10 tahun lalu, dimana menurut informasi para nahkoda kapal Cruise tidak berani menyandarkan kapal pesiar mereka di dermaga tersebut dengan alasan panjang landasan dermaga dan kontruksi dermaga yang dianggap kurang layak dan kurang memenuhi standar keamanan dan kelayakan. Alhasil para nahkoda kapal terpaksa memarkir atau lego jangkar kapal mereka ditengah perairan, sedangkan untuk melabuhkan ribuan penumpang mereka yang ingin berkunjung ke Karangasem, digunakan kapal sekoci ke dermaga apung yang dibuat oleh pemerintah kala itu. Tidak berlangsung lama, dermaga apung itu pun hancur oleh kerasnya hantaman ombak dan bahkan satu tiang pancang dermaga patah oleh hantaman dermaga apung. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kala itu agar dermaga cruise itu disinggahi kapal pesiar, namun sayangnya nahkoda kapal pesiar merasa lebih aman untuk sandar di Pelabuhan Benoa atau di Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng. Dari lobi-lobi kepusat, akhirnya pemerintah pusat menyetujui untuk mengucurkan anggaran guna pembangunan Break Water dan Jetty Ramdoor agar dermaga dan pelabuhan mangkrak tersebut bisa dioperasikan dan menghasilkan pundi rupiah bagi PAD. Namun sayangnya sampai saat ini proyek pembanguna  Break Water dan Jetty Ramdoor juga macet ditengah jalan. Tokoh masyarakat Desa Tanah Ampo, I Made  Suyadnya, di Pelabuhan Tanah Ampo, Senin (20/5) , mendesak pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembangunan Dermaga Cruise yang sudah hampir 10 tahun mangkrak tersebut. “Kami sebagai masyarakat Tanah Ampo tentunya berharap agar pemerintah segera menuntaskan pembangunan dermaga tersebut, sehinga dampaknya bisa dirasakan oleh warga kami seperti terbukanya lapangan pekerjaan dan pemasukan bagi desa kami,” ucap Suyadnya yang juga mantan Bendesa Adat Tanah Ampo ini. Disebutkannya jika sebelumnya kepada masyarakat setempat, pihak kementrian pernah mengatakan akan melanjutkan proyek pembangunan Break Water dan Jetty Ramdoor hingga selesai. Warga Tanah Ampo menurutnya sangat menunggu hal tersebut. Sedangkan ketika disinggung soal pensertifikatan tanah desa dan tanah warga yang sebagiannya dipakai untuk pembangunan jalan dan bangunan terminal pelabuhan, Suyadnya mengaku sampai saat ini masih menunggu janji pemerintah untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah tersebut. Sedangkan mengenai sertifikat tanah milik warga yang diambil pemerintah dan sempat dikabarkan tidak jelas keberadaannya, Suyadnya mengatakan jika sertifikat tanah tersebut sudah ketemu dan ternyata dipegang oleh Dinas PU Karangasem. uni

wartawan
Redaksi
Category

Ruang Aman Terenggut, Remaja di Buleleng Jadi Korban Kebejatan Berulang

balitribune.co.id | Singaraja - Duka mendalam menyelimuti Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Seorang anak perempuan berusia 13 tahun berinisial NH, harus menelan pil pahit setelah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tiga pelaku secara brutal dalam dua malam berturut-turut pada pertengahan Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.