Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PT Cavendish Diduga Penyebab Rusaknya Terumbu Karang

terumbu karang
Alat berat tampak sedang melakukan aktivitas pengerukan.

BALI TRIBUNE - Pembangunan jetty di Pantai Dusun Semaye, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida yang dilakukan oleh PT. Cavendish dengan dugaan melakukan kegiatan reklamasi hingga pengerukan terumbu karang, menimbulkan polemik di masyarakat setempat hingga ke media sosial (Facebook Group Suara Klungkung). Pembangunan jetty itu juga dinilai telah mendiskreditkan para petani rumput laut yang ada di sekitar Pantai Dusun Semaye.  Kepala UPT Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida, I Nyoman Karyawan, Minggu (6/5) mengatakan, kegiatan pembangunan jetty tersebut dilakukan secara permanen, dan dari analisis UPT KKP Nusa Penida, di lokasi pembangunan jetty itu merupakan zona rumput laut. Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan jetty diperkirakan akan menimbulkan kerusakan terhadap perkembangan biota laut di Dusun Semaye, Desa Suana. Menurut dia, pembangunan jetty permanen itu diduga dimiliki oleh orang asing berkewarganegaraan Malaysia. “Kami sudah melaporkan ke Dinas Kelautan Provinsi Bali pada tanggal 3 Januari 2018 dan provinsi sudah turun ke lokasi melakukan pengecekan,” kata Nyoman Karyawan. Camat Nusa Penida I Gusti Agung Putra Mahajaya menegaskan izin pembangunan jetty tersebut sudah ada dari Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut. Namun apa bunyi izin itu, Camat Nusa Penida mengatakan lupa. “Kita pernah ditunjukkan izin PT. Cavendish, karena sebelumnya kita pernah cek ke lokasi itu, namun secara detail tentang izin itu saya lupa karena di Kecamatan Nusa Penida tidak memegang dokumen PT. Cavendish,”ujarnya jengkel.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.