Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puluhan Gepeng Terjaring saat Arus Mudik

GEPENG
GEPENG - Puluhan gepeng yang beraksi di antara antrean pemudik Kamis (22/6), diamankan di Kantor Sat Pol PP Kabupaten Jembrana.

BALI TRIBUNE - Tidak hanya pedagang yang memanfaatkan moment tahunan arus mudik jelang Lebaran, padatnya antrean para pemudik yang akan meninggalkan Pulau Dewata melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk juga dijadikan kesempatan oleh para gelendangan dan pengemis (gepeng).

Bahkan sejak dua hari belakangan ini, sejumlah gepeng tampak berkeliaran ditengah menumpuknya antrean pemudik. Selain didominasi oleh gepeng yang berasal dari wilayah Kabupaten Karangasem, sejumlah gepeng yang didominasi wanita itu dari Jawa dan memang sengaja datang ke Gilimanuk disaat menjelang puncak arus mudik.

Puluhan gepeng yang sebagian besar sengaja membawa anak dan balita itu terjaring saat mengemis oleh jajaran Sat Pol PP Kabupaten Jembrana yang melaksanakan operasi kependudukan di wilayah Kelurahan Gilimanuk, Kamis (22/6). Puluhan gepeng tersebut berhasil diamankan di areal Terminal Lama Gilimanuk  yang memang dijadikan sebagai tempat mereka berkumpul dan beristirahat maupun menginap. Mereka bahkan secara rombongan sudah tiba di Gilimanuk sejak dua hari lalu. Mereka yang berkumpul di areal Terminal Lama berpencar di saat antrean kendaraan padat dan mengemis di antara antrean para pemudik yang memadati jalan-jalan di Kelurahan Gilimanuk. Sejumlah gepeng asal Sumenep, Madura bahkan mengaku sengaja datang ke Gilimanuk naik bus dan tinggal di Gilimanuk selama arus mudik.

Kabid Trantib Satpol PP Kabupaten Jembrana, Gede Nyoman Suda Asmara dikonfirmasi kemarin mengatakan pihaknya sebelumnya memang suydah menerima laporan masyarakat terkait keberadaan gepeng di kawsan Keluarahan Gilimanuk. Sebanyak lebih dari 15 orang gepeng yang diamankan oleh personil penegak perda di Gilimanuk itu selanjutnya dilimpahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Jembrana. Operasi kependudukan tersebut dilakukan secara rutin guna menjaga ketertiban dan keamanan. Pihaknya juga menyasar wilayah perkotaan yang juga dilaporkan banyak muncul gepeng.

Satpol PP Kabupaten Jembrana Kamis pagi juga melakukan operasi kependudukan di Kecamatan Jembrana. Dari operasi yang menyasar sejumlah tempat kos tersebut petugas  berhasil menjaring enam  orang penduduk pendatang (duktang) yang menghuni ruang kos masing-masing tiga orang duktang diantaranya terjaring di salah satu kos di Kelurahan Dauhwaru dan tiga duktang di sejumlah rumah kost di Kelurahan Loloan Timur. Mereka saat diperiksa tidak mengantongi Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).  Duktang illegal tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Jembrana untuk diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk pengurus SKTS.

Dikonfirmasi terpisah Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah Sat Pol PP Kabupaten Jembrana, I Made Tarma membenarkan pihaknya berhasil mengamankan sebanyak enam duktang yang diketahui belum memiliki SKTS tersebut. Ia menyebutkan keenam duktang tersebut terbukti  melangar Perda nomor 3 tahun 2015 dan Perbup nomor 18 tahun 2012. Ditegasakan pihaknya akan melaksanakan operasi kependudukan secara rutin diwilyaha Kabnupaten Jembrana baik sebelum dan sesudah berlangsungnya Lebaran.

Selain pedagang dan gepeng, padatnya antrean pemudik juga dimanfaatkan oleh ojek nakan yang berusaha meloloskan penumpang tanpa tiket maupun KTP.  General Manager (GM) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Penyeberangan Ketapang - Gilimanuk, Elvi Yoza dikonfrimasi kemarin tidak menampik di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk masih adanya praktek-praktek meloloskan penumpang salah satunya oleh tukang ojek.

Pihaknya meminta petugas terkait untuk lebih memperketat lagi pemeriksaan tiket penumpang yang akan menaiki kapal terlebih menurutnya saat pembelian tiket para pengguna jasa penyeberangan juga diwajibkan mengisi identitasnya dalam blanko manifest.

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.