balitribune.co.id | Bangli - Puluhan koperasi di Bangli masuk dalam kategori tidak aktif karena berturut turut sebanyak tiga kali tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Bangli Ni Luh Ketut Wardani mengatakan, mengacu data tahun 2022 berdiri sebanyak 242 unit koperasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 202 unit koperasi masuk kategori aktif sedangkan 40 unit koperasi masuk kategori tidak aktif.

“Koperasi yang masuk kategori tidak aktif karena tiga tahun berturut- turut tidak lakukan RAT dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha ,” ujarnya, Senin (16/1).

Sebut Ketut Wardani dari 242 koperasi yang telah melakukan RAT sebanyak 198 unit koperasi dan 4 unit koperasi belum melaksanakan RAT karena baru berdiri sedangkan sisanya 40 unit koperasi tidak melakukan RAT.

“Setelah berjalan setahun koperasi yang baru berdiri wajib melaksanakan RAT,” ungkapnya seraya menambahkan 4 unit koperasi yang baru berdiri tersebut berlokasi di Desa Belancan, Banjat Tabu Desa Songan, Desa Trunyan Kecamatan Kintamani dan Dusun Serokodan, Desa Abuan, Kecamatan Susut.

Kata mantan Kabag Ekonomi Setda Bangli ini Rapat Anggota Tahunanan (RAT) merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap koperasi, karena merupakan wujud pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya.

“RAT merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksana prinsip demokrasi dan transparasi dalam tata kelola koperasi, sehingga  RAT wajib dilakukan setiap tahun,” sebutnya.

Disinggung kenapa sebuah koperasi enggan atau tidak melakuakn RAT, kata Kadis asal Banjar/Kelurahan Kubu ini kemungkinan pengurus belum bisa merampungkan managament keuangan. Disamping itu adanya mindset pengurus yang berkonotasi bahwa RAT tergantung pada pembagian sisa hasil usaha (SHU).

”Hal lain karena terjadinya tumpang tindih hasil pengawasan diinternal koperasi,” jelas Ketut Wardani.

Sementara upaya menyelamatkan koperasi tersebut, kata Luh Wardani tentu pihaknya akan melakukan pembinan dan berkordinasi dengan pengurus untuk mencari jalan keluar agar koperasi tersebut bisa beraktifitas normal lagi.