Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puluhan Perwakilan Pedagang Kuliner Gerudug Gedung Dewan

Bali Tribune / TUNJUKKAN BUKTI - Salah satu perwakilan pedagang menunjukan bukti pungutan retribusi pemerintah.

balitribune.co.id | Amlapura - Puluhan perwakilan pedagang di pasar senggol terminal timur Pasar Amlapura, Senin (8/11/2021), gerudug gedung DPRD Karangasem guna menyampaikan aspirasi mereka setelah selama hampir 10 hari dilarang berjualan di pasar senggol tersebut oleh Pemkab Karangasem dan di relokasi ke halaman parkir terminal barat Pasar Amlapura.

Tiba sekitar pukul 09.00 Wita, puluhan perwakilan pedagang kuliner tersebut diterima oleh Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika bersama sejumlah anggota, untuk diajak berdialog di Ruang Rapat Gabungan Komisi, lantai II gedung DPRD Karangasem. Kepada Ketua DPRD, sejumlah perwakilan pedagang tersebut menyampaikan keluhan mereka pasca dilarang berjulan di pasar senggol yang menjadi tempat mereka mengais rezeki selama 35 tahun lebih.

Menurut mereka, kalau pagi terminal timur itu memang berfungsi sebagai tempat pangkalan kendaraan umum angkutan pedesaan, rute Desa Seraya, Ujung dan Bukit. Namun seiring perjalanan waktu, saat ini sudah tidak ada lagi bemo atau angkutan umum rute tersebut yang beroperasi. Jadi pagi harinya, terminal timur Pasar Amlapura itu menjadi tempat berjualannya pedagang tumpahan dari Pasar Pasar Amlapura.

Kendati areal terminal timur pasar itu jadi tempat berjualan para pedagang sayur dan ikan, namun para pedagang itupun hanya berjualan  saat subuh, sehingga pukul 07.00 Wita para pedagang sudah tidak lagi menggelar dagangan mereka diareal tersebut dan pindah masuk kedalam areal pasar. Jadi menurut para pedagang, diatas Pukul 07.00 Wita, terminal itu sudah bersih dan disapu untuk selanjutnya menjadi lahan parkir pengunjung Mall Pelayanan Publik (MPP). “Waktu itu ada informasi dari Dinas Infokom mensosialisasikan kalau yang direlokasi itu hanya pedagang pagi yang jualan sayur dan ikan di terminal itu, alasannya agar tidak mengganggu parkir Mall Pelayanan Publik. Namun entah kenapa pedagang yang berjualan sore juga digusur dan direlokasi ke terminal barat Pasar Amlapura. “Nah kalau kami dianggap mengganggu pelayanan MPP, lha kami kan jualannya sore hari setelah MPP itu tutup,” ungkapnya.

Disebutkannya pula jika dia dan puluhan pedagang lainnya sudah dilarang berjulan sejak Tanggal 31 Oktober lalu, dan sejak itu pula puluhan pedagang di terminal timur yang saat sore hari menjadi pasar senggol dan sudah berlangsung sejak hampir 35 tahun silam itu kehilangan pekerjaan alias menganggur. Termasuk ratusan UMKM yang memasok kue dan makanan ke pedagang di pasar senggol itu juga kehilangan pekerjaan. “Untuk itu kami memohon kepada Bapak Ketua DPRD dan anggota Dewan untuk membantu kami agar kami bisa diberikan berjualan disana lagi. Apalagi dari informasi yang kami dapat itu kan bukan lahan milik Pemkab Karangasem tetapi milik Pemerintah Pusat,” bebernya. Selain itu, selama berjualan di sana, dia dan pedagang lainnya juga membayar retribusi ke Pemkab Karangasem dan ada bukti pungutan retribusinya.

Menanggapi aspirasi yang disampikan oleh perwakilan pedagang di pasar senggol tersebut, Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika berjanji akan membantu menjembatani apa yang menjadi aspirasi para pedagang di pasar senggol tersebut. “Setelah ini kami akan memanggil pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk rapat kerja, nanti kita akan bahas bersama untuk mencari solusi yang terbaik,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

wartawan
AGS
Category

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.