Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pungutan Retribusi ke Nusa Penida Masih Rawan Bocor

Bali Tribune / SIDAK - Pj Bupati Jendrika sidak pelabuhan di Nusa Penida.

balitribune.co.id | Semarapura - Penerapan digitalisasi untuk pemungutan retribusi di Nusa Penida terus diupayakan Pemkab Klungkung. Hal ini untuk antisipasi kebocoran retribusi yang masih rentan terjadi di Nusa Penida. Selama ini pungutan retribusi masih dilakukan secara manual. Sehingga sangat rentan dengan kebocoran.

Anggota dewan saat melakukan observasi ke Nusa Penida juga menemukan beberapa praktek kecurangan. Misalnya saja ketika turun dari boat, wisatawan diminta berjalan ke timur ataupun barat pesisir pantai. Lalu pemandu wisata menjemputnya di tempat lain, sehingga sopir tidak melewati pos retribusi wisatawan tidak sampai dipungut retribusi.

Bahkan sempat ada kecurigaan jika petugas pungut di loket  bekerjasama dengan driver, dengan memungut retribusi tidak sesua dengan jumlah tamu yang sebenarnya. Serta jumlah tiket yang diberikan oleh petugas pungut retribusi, tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Ni Made Sulistiawati ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk merapikan sistem retribusi ke wisatawan. Dalam waktu dekat, pungutan retribusi ke Nusa Penida ini juga akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan menggunakan sistem digitalisasi.

Bahkan Pj Bupati Klungkung bahkan langsung melakukan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Serangan, Denpasar yang sudah menerapkan digitalisasi, Sabtu (1/6/2024) lalu. Bupati Jendrika didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati mencermati hal-hal teknis penerapan digitalisasi pemungutan retribusi.

Mulai dari sistemnya, serta kendala-kendala jika nanti digitalisasi diterapkan di titik kedatangan wisatawan yang ada di pelabuhan Nusa Penida. "Hasil peninjauan lapangan tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk mematangan rencana penerapan digitalisasi pemungutan retribusi wisatawan di Nusa Penida," ungkapnya.

Misalnya saja tentang terlibatnya pihak ketiga untuk punguan retribusi secara digital. Menurut Sulistiawati, dengan penerapan digitalisasi, maka pemungutan retribusi tidak lagi membutuhkan banyak tenaga. Pihaknya juga berharap, konsep demikian segera dapat direalisasikan di Nusa Penida. "Kami lihat pembelian tiket dan ceking tiket di sana (Pelabuhan Serangan) dikerjasamakan dengan pihak ketiga," ujar Sulistiawati.

Selain itu, pihak Dinas Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan pihak operator boat. Agar nanti retribusi bisa dipungut saat wisatawan membeli tiket boat menuju Nusa Penida. "Mudah-mudahan bisa segera dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk tiketing ke Nusa Penida," tegasnya.

wartawan
SUG
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.