Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pungutan Retribusi ke Nusa Penida Masih Rawan Bocor

Bali Tribune / SIDAK - Pj Bupati Jendrika sidak pelabuhan di Nusa Penida.

balitribune.co.id | Semarapura - Penerapan digitalisasi untuk pemungutan retribusi di Nusa Penida terus diupayakan Pemkab Klungkung. Hal ini untuk antisipasi kebocoran retribusi yang masih rentan terjadi di Nusa Penida. Selama ini pungutan retribusi masih dilakukan secara manual. Sehingga sangat rentan dengan kebocoran.

Anggota dewan saat melakukan observasi ke Nusa Penida juga menemukan beberapa praktek kecurangan. Misalnya saja ketika turun dari boat, wisatawan diminta berjalan ke timur ataupun barat pesisir pantai. Lalu pemandu wisata menjemputnya di tempat lain, sehingga sopir tidak melewati pos retribusi wisatawan tidak sampai dipungut retribusi.

Bahkan sempat ada kecurigaan jika petugas pungut di loket  bekerjasama dengan driver, dengan memungut retribusi tidak sesua dengan jumlah tamu yang sebenarnya. Serta jumlah tiket yang diberikan oleh petugas pungut retribusi, tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Ni Made Sulistiawati ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk merapikan sistem retribusi ke wisatawan. Dalam waktu dekat, pungutan retribusi ke Nusa Penida ini juga akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan menggunakan sistem digitalisasi.

Bahkan Pj Bupati Klungkung bahkan langsung melakukan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Serangan, Denpasar yang sudah menerapkan digitalisasi, Sabtu (1/6/2024) lalu. Bupati Jendrika didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati mencermati hal-hal teknis penerapan digitalisasi pemungutan retribusi.

Mulai dari sistemnya, serta kendala-kendala jika nanti digitalisasi diterapkan di titik kedatangan wisatawan yang ada di pelabuhan Nusa Penida. "Hasil peninjauan lapangan tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk mematangan rencana penerapan digitalisasi pemungutan retribusi wisatawan di Nusa Penida," ungkapnya.

Misalnya saja tentang terlibatnya pihak ketiga untuk punguan retribusi secara digital. Menurut Sulistiawati, dengan penerapan digitalisasi, maka pemungutan retribusi tidak lagi membutuhkan banyak tenaga. Pihaknya juga berharap, konsep demikian segera dapat direalisasikan di Nusa Penida. "Kami lihat pembelian tiket dan ceking tiket di sana (Pelabuhan Serangan) dikerjasamakan dengan pihak ketiga," ujar Sulistiawati.

Selain itu, pihak Dinas Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan pihak operator boat. Agar nanti retribusi bisa dipungut saat wisatawan membeli tiket boat menuju Nusa Penida. "Mudah-mudahan bisa segera dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk tiketing ke Nusa Penida," tegasnya.

wartawan
SUG
Category

Harga Rp 2 & 3 Jutaan realme C85 Series Dibekali Baterai Ultra, Tahan Air Ultra

balitribune.co.id | Denpasar - realme, brand pilihan anak muda, resmi membawa pengalaman langsung ketangguhan realme C85 Series ke Bali melalui rangkaian acara “realme C85 Series-Baterai Ultra, Tahan Air Ultra Roadshow”, Jumat (12/12). Bali menjadi lokasi spesial sebagai penutup rangkaian roadshow di Indonesia setelah sebelumnya mengunjungi Kota Medan, Manado, dan Surabaya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

SOM-20, Momentum Memperkuat  Konservasi Laut dan Ketahanan Kawasan Terhadap Perubahan Iklim

balitribune.co.id | Mangupura - Pertemuan Tingkat Pejabat Senior ke-20 atau 20th Senior Officials’ Meeting (SOM-20) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) yang berlangsung 10-11 Desember 2025 di Kabupaten Badung, Bali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama regional dalam konservasi laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan peningkatan ketahanan kawasan terhadap perubahan iklim.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanpa Kantongi PBG, Bangunan Investor di Hutan TNBB Disegel

balitribune.co.id | Negara - Bangunan di kawasan hutan Balai Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang mencuat belakangan ini ternyata belum mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persoalan tersebut terungkap saat sidak yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jembrana bersama instansi terkait ke lokasi bangunan tersebut berdiri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.