Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puskop Kartika Udayana Pilar Perekonomian Angkatan Darat

Bali Tribune/ Foto bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2019 Puskop Kartika Udayana di Aula Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu kemarin.
Balitribune.co.id | Denpasar - Puskop Kartika Udayana merupakan pengemban fungsi organik Kodam IX/Udayana yang berhubungan dengan upaya peningkatan kesejahteraan prajurit, PNS, dan keluarganya. Oleh karena itu, koperasi sebagai suatu badan usaha dituntut senantiasa peka dalam mengembangkan peran dan fungsinya secara berimbang dan dinamis, sehingga keberadaannya sebagai salah satu pilar perekonomian di lingkungan Angkatan Darat dapat terwujud dengan baik.
 
Demikian diungkapkan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, SIP, dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2019 Pusat Koperasi (Puskop) Kartika Udayana di Aula Makodam IX/Udayana, Denpasar, Rabu (11/3).
 
Dengan mengusung tema “Dengan Semangat Kebersamaan, Kemandirian, dan Kinerja yang Baik, Kita Tingkatkan Peran Koperasi Kartika dalam Menunjang Kesejahteraan Prajurit dan PNS TNI AD”, Puskop Kartika Udayana melaksanakan RAT sebagai aporan pertanggungjawaban pengurus Puskop Kartika Udayana. Diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Kodam IX/Udayana serta para anggota Koperasi Kartika Udayana.
 
Sesuai tata aturan yang berlaku dalam koperasi, pelaksanaan RAT memiliki peran penting dalam menetapkan rencana kerja, rencana anggaran dan belanja serta pengesahan pertanggungjawaban pengurus selama setahun terakhir.
 
"Peran koperasi sangat strategis, oleh karena itu kegiatan RAT ini jangan hanya dipandang sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) saja, namun juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkaji sekaligus mengevaluasi kinerja dan pertanggungjawaban pengurus," kata Pangdam dalam sambutannya.
 
Dengan adanya semangat, kepedulian, dan kebersamaan seluruh peserta rapat, kegiatan RAT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas kinerja. Sekaligus untuk mengembangkan unit-unit usaha Puskop Kartika Udayana yang lebih kompetitif dalam perkembangan selanjutnya.
 
Ketum Inkop Kartika Brigjen TNI Rosdianto, SSos, MTr, mengapresiasi keberhasilan pengelolaan dan pembinaan Puskop Kartika Udayana yang dikomandoi Kolonel Arm I Kadek Arya Atmawijaya, SIP, MAP. Hal ini merupakan bukti kemampuan pengurus dan pengawas dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya yang harus terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang, sebab kehadiran koperasi dikalangan instansi pemerintah terbukti sangat membantu kesejahteraan anggota. 
 
Dalam acara tersebut, Kasdam menyerahkan piagam penghargaan bagi Primkop terbaik dalam lomba tertib administrasi keuangan. Juara I diraih Primkop Kartika Benteng (Zidam IX/Udayana), juara II Primkop Kartika Hesti Dharma Sejahtera (Kesdam IX/Udayana), dan juara III Primkop Kartika Likhita (Topdam IX/Udayana).
 
Dilanjutkan pemberian beasiswa kepada sejumlah anak anggota yang berprestasi oleh Ketum Inkop Kartika, dan penyerahan bantuan Puskop Kartika Udayana kepada Persit KCK PDIX/Udayana oleh Ketum Puskop Kartika Udayana.
 
Turut hadir, Irdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, Kapok Sahli dan para Sahli Pangdam IX/Udayana, Asrendam dan para Asisten Kasdam IX/Udayana, beberapa Komandan/Kabalakdam IX/Udayana, Pengurus Persit KCK PD IX/Udayana, dan para Ketua Primkop Kartika Udayana serta sejumlah undangan lainnya.
wartawan
Djoko Moeljono
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.