Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada), Komisi IV Sorot Masalah Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Bali Tribune/RAKER - Komisi IV DPRD Badung saat Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada membahas program-program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Badung, Rabu (5/10).



balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) dengan jajaran eksekutif di Gedung Dewan, Rabu (5/10). Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana itu secara khusus membahas kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Gumi Keris.
 
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV Ni Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi bersama anggota I Wayan Edy Sanjaya, Gede Aryantha dan Made Sumerta.
 
Sementara dari eksekutif hadir Kadis Kesehatan dr Padma Puspita, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga I Gusti Made Dwipayana dan Direktur RSD Mangusada dr Wayan Darta.
 
Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana menyatakan Raker ini sangat penting lantaran menyangkut hak dasar masyarakat yakni masalah kesehatan dan pendidikan. Pihaknya berharap Diskes, RSD Mangusada dan Disdikpora yang menggawangi masalah ini benar-benar memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Badung.
 
Masalah kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, makanya kami memandang penting untuk duduk bersama dengan OPD terkait untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di bidang kesehatan dan pendidikan, ujarnya.
 
Lebih lanjut anggota Wayan Edy Sanjaya Edy Sanjaya menyebut ada sejumlah permasalahan yang ingin ditanyakan Dewan, diantaranya terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dimana kata dia, Badung juga mendapat jatah perekrutan P3K untuk tenaga kesehatan. 
 
Kalau benar ada P3K untuk tenaga medis, lantas tenaga kontrak yang sudah ada bagaimana? tanya Edy Sanjaya.
 
Pihaknya pun berharap pengangkatan P3K ini tidak mengabaikan tenaga kontrak yang sudah terlanjur direkrut oleh Pemkab Badung. 
 
Kalau bisa kami mohon tenaga kontrak yang ada ini diperjuangkan juga, kalau bisa biar diprioritaskan juga, kata politisi PDIP ini.
 
Hal senada juga disampaikan rekannya Rara Hita Sukma Dewa. Namun, srikandi PDIP asal Lukluk, Mengwi ini, lebih banyak menyoroti masalah kualitas pelayanan Puskesmas, Pustu, dan tenaga KBS serta Jumantik yang ada di Badung. Menurutnya, pelayanan dari para petugas tersebut masih kurang. Ia bahkan menyebut petugas Jumantik antara ada dan tidak ada.
 
Ada keluhan dari masyarakat, KBS kadang-kadang tidak berfungsi saat dibutuhkan. Begitu juga petugas Jumantik. Tolong ini dipertegas lagi sistem kerja mereka, jangan sampai KBS sopir tidak ada, atau ban mobilnya kempes, ungkap Rara Hita.
 
Sementara untuk Made Sumerta, pihaknya lebih banyak menyoroti masalah rencana pembangunan rumah sakit di Badung selatan. Menurut dia, RS di Kecamatan Kuta Selatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
 
Lagi kami mempertanyakan masalah realisasi RS di Kuta selatan. RS ini sangat penting, karena jarak kami ke RSD Mangusada sangat jauh, belum lagi macet, katanya.
 
Kalau memang RS belum bisa dibangun di Badung selatan politisi PDIP yang juga Bendesa Adat Pecatu ini meminta pemerintah mengoptimalkan Puskesmas agar bisa melayani rawat inap. Kalau memang belum bisa (bangun RS) Puskesmasnya rawat inap 24 jam. Karena masyarakat kami kesulitan untuk dapat layanan rawat inap, tegas Sumerta.
 
Menanggapi hal itu, Kadiskes Badung dr Padma Puspita menyatakan bahwa pihaknya masih terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan. Pihaknya juga terus melakukan pembenahan ke internal baik dilingkungan Puskesmas maupun Pustu.
 
Kalau ada keluhan masalah pelayanan tolong sampaikan ke kami, kami akan catat dan tindaklanjut. Terus terang kami memang sedang berbenah, baik kualitas maupun sarana dan prasarana, katanya, sembari menyebut untuk pelayanan kesehatan, masyarakat Badung saat ini bisa menikmati program Krama Badung Sehat (KBS) di 13 Puskesmas dan RSD Mangusada.
 
Kemudian mengenai pengangkatan P3K untuk tenaga media, dr Padma menyebut sejauh ini pihaknya belum menerima Juklak maupun Juknis dari pusat. Jadi pihaknya belum bisa berkomentar banyak. 
 
Soal pengangkatan P3K kami masih menunggu arahan pusat, apakah tenaga kontrak bisa tetap lanjut atau masuk outshorcing, jelasnya.
 
Selanjutnya mengenai bidang pendidikan, Komisi IV pada kesempatan itu juga membahas masalah program-program yang dilaksanakan Disdikpora Badung. Salah satu yang paling ditekankan adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak di Gumi Keris. 
wartawan
ANA
Category

Beda Fakta dengan Pertamina, Peneliti Temukan Residu Minyak Terendap di Akar Mangrove Tahura

balitribune.co.id | Denpasar - Hasil uji laboratorium terhadap sampel sedimen dan air di kawasan hutan mangrove milik KSOP dan Pelindo mengungkap fakta baru. Tanah di sekitar perakaran (rhizosfer) mangrove dinyatakan positif tercemar senyawa hidrokarbon yang identik dengan bahan bakar minyak jenis diesel atau solar.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Gus Par Dukung Percepatan Government Technology dan Transformasi Digital Pelayanan Publik

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan implementasi Government Technology (GovTech) sebagai langkah strategis menuju transformasi digital pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Jaga Harmoni di Hari Suci, Pemerintah Kabupaten Tabanan Sepakati Seruan Bersama Nyepi Caka 1948 dan Idul Fitri

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyepakati “Seruan Bersama” dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah menyusul beriringannya pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 dengan Malam Takbiran Idul Fitri.

Baca Selengkapnya icon click

BPJS Ketenagakerjaan Gianyar Optimis Penetapan Pimpinan Baru Memperkuat Perlindungan Pekerja

balitribune.co.id | Gianyar - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJS Ketenagakerjaan Gianyar Dorong Peserta Manfaatkan Layanan Aplikasi JMO

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar mendorong para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memanfaatkan layanan online melalui aplikasi JMO dalam hal pengajuan klaim agar tidak perlu datang dan mengantre di kantor cabang, terutama pada periode awal bulan yang cenderung padat.

Baca Selengkapnya icon click

Menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026, BRI Region 17 Denpasar Siapkan Layanan Penukaran Uang Kartal

balitribune.co.id | Denpasar - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 17 Denpasar menghadirkan layanan penukaran uang kartal dalam rangka mendukung kebutuhan masyarakat menyambut Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Layanan ini merupakan bagian dari program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.