Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada), Komisi IV Sorot Masalah Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Bali Tribune/RAKER - Komisi IV DPRD Badung saat Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada membahas program-program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Badung, Rabu (5/10).



balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) dengan jajaran eksekutif di Gedung Dewan, Rabu (5/10). Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana itu secara khusus membahas kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Gumi Keris.
 
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV Ni Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi bersama anggota I Wayan Edy Sanjaya, Gede Aryantha dan Made Sumerta.
 
Sementara dari eksekutif hadir Kadis Kesehatan dr Padma Puspita, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga I Gusti Made Dwipayana dan Direktur RSD Mangusada dr Wayan Darta.
 
Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana menyatakan Raker ini sangat penting lantaran menyangkut hak dasar masyarakat yakni masalah kesehatan dan pendidikan. Pihaknya berharap Diskes, RSD Mangusada dan Disdikpora yang menggawangi masalah ini benar-benar memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Badung.
 
Masalah kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, makanya kami memandang penting untuk duduk bersama dengan OPD terkait untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di bidang kesehatan dan pendidikan, ujarnya.
 
Lebih lanjut anggota Wayan Edy Sanjaya Edy Sanjaya menyebut ada sejumlah permasalahan yang ingin ditanyakan Dewan, diantaranya terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dimana kata dia, Badung juga mendapat jatah perekrutan P3K untuk tenaga kesehatan. 
 
Kalau benar ada P3K untuk tenaga medis, lantas tenaga kontrak yang sudah ada bagaimana? tanya Edy Sanjaya.
 
Pihaknya pun berharap pengangkatan P3K ini tidak mengabaikan tenaga kontrak yang sudah terlanjur direkrut oleh Pemkab Badung. 
 
Kalau bisa kami mohon tenaga kontrak yang ada ini diperjuangkan juga, kalau bisa biar diprioritaskan juga, kata politisi PDIP ini.
 
Hal senada juga disampaikan rekannya Rara Hita Sukma Dewa. Namun, srikandi PDIP asal Lukluk, Mengwi ini, lebih banyak menyoroti masalah kualitas pelayanan Puskesmas, Pustu, dan tenaga KBS serta Jumantik yang ada di Badung. Menurutnya, pelayanan dari para petugas tersebut masih kurang. Ia bahkan menyebut petugas Jumantik antara ada dan tidak ada.
 
Ada keluhan dari masyarakat, KBS kadang-kadang tidak berfungsi saat dibutuhkan. Begitu juga petugas Jumantik. Tolong ini dipertegas lagi sistem kerja mereka, jangan sampai KBS sopir tidak ada, atau ban mobilnya kempes, ungkap Rara Hita.
 
Sementara untuk Made Sumerta, pihaknya lebih banyak menyoroti masalah rencana pembangunan rumah sakit di Badung selatan. Menurut dia, RS di Kecamatan Kuta Selatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
 
Lagi kami mempertanyakan masalah realisasi RS di Kuta selatan. RS ini sangat penting, karena jarak kami ke RSD Mangusada sangat jauh, belum lagi macet, katanya.
 
Kalau memang RS belum bisa dibangun di Badung selatan politisi PDIP yang juga Bendesa Adat Pecatu ini meminta pemerintah mengoptimalkan Puskesmas agar bisa melayani rawat inap. Kalau memang belum bisa (bangun RS) Puskesmasnya rawat inap 24 jam. Karena masyarakat kami kesulitan untuk dapat layanan rawat inap, tegas Sumerta.
 
Menanggapi hal itu, Kadiskes Badung dr Padma Puspita menyatakan bahwa pihaknya masih terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan. Pihaknya juga terus melakukan pembenahan ke internal baik dilingkungan Puskesmas maupun Pustu.
 
Kalau ada keluhan masalah pelayanan tolong sampaikan ke kami, kami akan catat dan tindaklanjut. Terus terang kami memang sedang berbenah, baik kualitas maupun sarana dan prasarana, katanya, sembari menyebut untuk pelayanan kesehatan, masyarakat Badung saat ini bisa menikmati program Krama Badung Sehat (KBS) di 13 Puskesmas dan RSD Mangusada.
 
Kemudian mengenai pengangkatan P3K untuk tenaga media, dr Padma menyebut sejauh ini pihaknya belum menerima Juklak maupun Juknis dari pusat. Jadi pihaknya belum bisa berkomentar banyak. 
 
Soal pengangkatan P3K kami masih menunggu arahan pusat, apakah tenaga kontrak bisa tetap lanjut atau masuk outshorcing, jelasnya.
 
Selanjutnya mengenai bidang pendidikan, Komisi IV pada kesempatan itu juga membahas masalah program-program yang dilaksanakan Disdikpora Badung. Salah satu yang paling ditekankan adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak di Gumi Keris. 
wartawan
ANA
Category

Serikat Pekerja Pariwisata Minta Pemerintah Mengkaji Rencana Pelaksanaan KRIS Satu Ruang Perawatan

balitribune.co.id | Badung - Federasi Serikat Pekerja Pariwisata (FSP Par) SPSI Kabupaten Badung mendesak pemerintah untuk mengkaji kembali rencana pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas.

Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Tata Kelola, OJK Luncurkan Database Agen dan Polis Asuransi

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Database Agen Asuransi Indonesia dan Database Polis Asuransi Indonesia, dua inisiatif strategis untuk memperkuat ekosistem industri perasuransian nasional. Langkah ini menjadi tonggak penting transformasi digital industri asuransi menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada konsumen.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tari Kolosal Polda Bali Meriahkan Hari Bhayangkara ke-79

balitribune.co.id | Denpasar - Gemuruh tepuk tangan dan decak kagum mewarnai Hari Bhayangkara ke -79 di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar, Selasa (1/7). Gubernur Bali Wayan Koster bersama tamu undangan dan masyarakat yang hadir disuguhkan aksi bela diri Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya dengan sejumlah atlet judo dan kempo.

Baca Selengkapnya icon click

Rapat Paripurna ke-20, Gubernur Bali Apresiasi Pandangan Umum Dewan Terkait Dua Raperda

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dengan agenda Jawaban Gubernur Bali terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bali atas Raperda Provinsi Bali tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 dan Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pend

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Api Amerta Perjuangan Menyala, Wawali Arya Wibawa: Tingkatkan Jiwa Nasionalisme

balitribune.co.id | Denpasar - Puncak Peringatan Bulan Bung Karno VII di Kota Denpasar berlangsung meriah. Pagelaran Api Amerta Perjuangan menjadi penampilan puncak Inaugurasi Bulan Bung Karno yang digelar di Dharma Negara Alaya Kota Denpasar, Selasa (1/7). Kegiatan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah digelar sejak awal Bulan Juni dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga Kota Denpasar.

Baca Selengkapnya icon click

Sekretariat DPRD Tabanan Mulai Proses PAW Mendiang Gindera

balitribune.co.id | Tabanan – Sekretariat DPRD Tabanan mulai memproses pergantian antarwaktu (PAW) mendiang I Wayan Gindera dari Partai Golkar.

Seperti diungkapkan Sekretaris DPRD Tabanan, I Made Sugiarta, pada Selasa (1/7). “Sudah (berproses). Bahkan, sudah maju ke bupati untuk diteruskan ke Mendagri,” katanya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.