Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rakor dengan Menteri PANRB, Bupati Gede Dana Sebut Karangasem Dapat Formasi 2.848 ASN

Bali Tribune/ ACARA - Bupati Karangasem I Gede Dana dalam sebuah acara.


Balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah melalui Kementerian PANRB menetapkan persetujuan prinsip sebanyak 1.289.824 kebutuhan ASN Nasional di tahun 2024, termasuk kebutuhan untuk 75 Kementerian/Lembaga sebanyak 427.850 dan untuk 524 Instansi Pemerintah Daerah sebanyak 862.174.

Kebijakan pemerintah pusat ini disambut baik oleh Pemkab Karangasem, dimana berkenaan dengan penyerahan izin prinsip dimaksud, Bupati Karangasem, I Gede Dana hadir secara langsung memenuhi undangan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN tahun 2024 bertempat di hotel Bidakara Jakarta Selatan pada hari Kamis (14/3/2024).

Bupati Gede Dana mengaku sangat mengapresiasi hal ini, karena merupakan agenda yang sangat penting dan strategis, juga menjadi kepentingan daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan, maupun efektivitas dalam menunjang pembangunan di daerah. Dirinya berharap, proses pengadaan ASN mendatang menghasilkan tingkat kelulusan maksimal. Karenanya Gede Dana meminta seluruh tenaga non ASN untuk lebih mempersiapkan diri guna dapat meraih nilai terbaik. “Kami selaku Pemerintah Karangasem juga berkomitmen melaksanakan arahan dan pedoman yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi ini dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas,” tegas Gede Dana.

Untuk tahun ini lanjut dia, Pemkab Karangasem mendapatkan alokasi formasi sebanyak 2.848, terdiri dari formasi PNS sebanyak 172 dan formasi PPPK sebanyak 2.676. Formasi PPPK sebanyak 2.676 ini, sesuai dengan usulan kebutuhan yang sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Karangasem; dimana tenaga non ASN sesuai pada pangkalan database BKN tercatatkan sebanyak 2.676 orang. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang berencana menuntaskan keberadaan tenaga non ASN sampai akhir tahun 2024.

Disebutkannya, Pemkab Karangasem sejak tahun 2021 telah beberapa kali melaksanakan pengadaan pegawai ASN dengan jumlah pegawai ASN yang diangkat terdiri dari formasi PNS total sebanyak 125 orang dengan rincian, formasi Tahun 2021 sebanyak 115 orang PNS umum terdiri dari tenaga Kesehatan sebanyak 93 orang, tenaga Teknis sebanyak 22 orang, dan 3 orang dari Pola pembibitan STTD.

Lanjut pada formasi Tahun 2022 ada sebanyak 3 orang dari Pola pembibitan STTD, dan pada formasi Tahun 2023 ada sebanyak 4 orang dari Pola pembibitan STTD. Untuk formsi PPPK total sebanyak 1.504 orang, dengan rincian formasi Tahun 2021 sebanyak 428 orang guru dan formasi Tahun 2023 sebanyak 1.076 orang yang terdiri dari tenaga Kesehatan sebanyak 406 orang dan tenaga guru sebanyak 760 orang, dimana saat ini sedang proses penetapan NI PPPK di BKN. “Dalam rapat itu, Bapak Menteri PANRB menyampaikan bahwa rekrutmen ASN kali ini sangat penting dengan prioritas pemenuhan pada Talenta Digital, Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau APIP, serta SDM ASN untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN,” tutupnya.

wartawan
AGS
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.